Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diprioritaskan ke daerah terpencil, wilayah terluar, dan daerah dengan angka stunting tinggi. Penegasan itu ia sampaikan saat berada di Jambi, Jumat.
Prioritas perluasan MBG ke daerah yang belum terjangkau
Sudaryono mengakui masih banyak daerah yang belum terjangkau program MBG dan memerlukan intervensi segera. Menurut Republika, ia menyebut sudah ada beberapa daftar daerah yang akan dicek, lalu dipercepat penanganannya.
“Masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh MBG dan ini menjadi prioritas bagi kami. Tadi sudah ada beberapa daftarnya. Kami akan cek dan kami akan segerakan, khususnya untuk daerah-daerah yang memang daerah yang jauh, daerah terluar, daerah terpencil, dan daerah-daerah dengan stunting yang tinggi dan tinggi sekali,”
— Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional
Menurut kantor berita ANTARA, pemerintah perlu memastikan MBG tidak hanya berjalan di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga sampai ke masyarakat yang membutuhkan intervensi pemenuhan gizi. Republika menulis, melalui BGN pemerintah ingin pelaksanaan program tidak hanya mulus di lokasi yang gampang diakses.
Pengawasan diperketat lewat MBG 2.0
Selain pemerataan jangkauan, BGN disebut terus memperkuat tata kelola dan pengawasan. Sudaryono menjelaskan pembenahan itu dilakukan agar penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan dan pelaksanaan program sesuai ketentuan.
Sejumlah kebijakan pengawasan kini diperketat, yakni:
- Kewajiban pelaporan penggunaan dana harian.
- Peningkatan pengawasan terhadap operasional dapur.
- Pengembangan sistem kamera pengawas (CCTV) yang terpusat.
“Yang dulu mungkin pengawasan tidak begitu ketat, sekarang kita ketat. Akuntabilitas sekarang lebih diperjelas.”
— Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional
Rangkaian pembenahan tersebut disebut BGN sebagai MBG 2.0. Tujuannya, kata Sudaryono, agar masyarakat sebagai pemilik anggaran APBN dapat melihat, mengawasi, dan mengontrol penggunaan dana program. Ia menyebut CCTV tersentral menjadi salah satu hal yang kini menjadi fokus.
“Kita sampaikan namanya adalah MBG 2.0, perbaikan-perbaikan ini. Sehingga rakyat, uang rakyat APBN, pemilik APBN, pemilik anggaran ini merasa bahwa anggarannya bisa dilihat, bisa diawasi, bisa dikontrol, dan memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik,”
— Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional
Manfaat yang ingin dicapai
Sudaryono menilai penguatan pengawasan dan pemerataan jangkauan merupakan bagian penting agar MBG memberi manfaat optimal. Manfaat itu mencakup pemenuhan gizi masyarakat sekaligus dampak ekonomi dari pelaksanaan program.
Yang belum dijelaskan
Dalam dua sumber yang dirujuk, Sudaryono tidak merinci daerah mana saja yang masuk daftar prioritas. Jadwal perluasan, jumlah dapur tambahan, dan jumlah penerima manfaat baru juga belum disebutkan.
Menurut Sudaryono, daftar daerah yang sudah ada akan dicek lebih dahulu, kemudian penanganannya disegerakan. Rincian lebih lanjut belum tersedia dalam sumber yang dirujuk.


