Badan Gizi Nasional (BGN) melarang seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) memakai beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita. Kepala BGN Sudaryono menyampaikannya saat inspeksi mendadak di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).

Isi larangan BGN untuk dapur MBG

Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menyatakan beras SPHP dan Minyakita tidak boleh menjadi bahan baku dapur MBG. Menurut dia, aturan itu bukan hal baru, karena sudah ia tegaskan sejak hari pertama menjabat Kepala BGN.

“Seharusnya enggak boleh. Dari awal, hari pertama saya jadi Kepala BGN sudah saya tegaskan beras SPHP dan Minyakita itu enggak boleh untuk dapur MBG,”

— Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional

Sudaryono menyebut larangan tersebut juga sudah diatur dalam prosedur operasional standar (SOP) MBG, program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu muncul dalam sidak langsung di lapangan. Ucapan senada dikutip dua media, JPNN dan iNews, dengan perbedaan redaksi kecil pada kata pembuka kalimat, tetapi maknanya sama: kedua komoditas itu tidak boleh dipakai dapur MBG.

Alasan: menjaga pasokan dan harga pangan

Menurut Sudaryono, beras SPHP dan Minyakita punya fungsi khusus dalam kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Keduanya mendapat dukungan kebijakan harga dari pemerintah. Dalam laporannya, JPNN menyebut keduanya komoditas bersubsidi.

Larangan ini, kata BGN, dimaksudkan agar komoditas tersebut tetap tersedia bagi masyarakat sesuai peruntukannya. Dengan begitu, stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di pasar tetap terjaga.

Sudaryono menjelaskan, kedua komoditas itu membawa harga khusus dari pemerintah yang ditujukan untuk menstabilkan pasokan dan harga komoditas. Karena itulah, ujarnya, dapur MBG tidak diperkenankan memakainya.

Baca jugaKepala BGN Sudaryono Prioritaskan MBG untuk Daerah Terpencil, Terluar, dan Zona Stunting Tinggi

Soal sanksi dan pengawasan

Judul berita iNews menyebut BGN bakal memberi sanksi kepada pihak yang melanggar. Namun, dalam keterangan Sudaryono yang dimuat JPNN maupun iNews, ia tidak menyebut sanksi, sehingga bentuk dan mekanismenya belum diketahui.

Sudaryono juga meminta semua pihak ikut mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Menurut JPNN, ia meminta masyarakat yang menemukan SPPG memakai beras SPHP atau Minyakita segera melapor ke BGN.

Apa artinya bagi warga

Bagi warga, larangan ini berarti beras SPHP dan Minyakita diarahkan tetap untuk pasar dan konsumen umum, bukan untuk kebutuhan dapur MBG. Warga yang menemukan dugaan pelanggaran di SPPG di sekitarnya dapat melaporkannya kepada BGN.

Sumber yang kami rujuk belum menyebut saluran pelaporan khusus, sehingga warga perlu menunggu informasi lanjutan dari BGN. Kami belum menemukan keterangan soal ada tidaknya dapur yang kedapatan melanggar dalam sidak di Jambi tersebut.