Indonesia, lewat delegasinya, walk out dari Sidang Majelis Umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada Kamis 24 September 2026, tepat ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersiap berpidato. Kementerian Luar Negeri RI menyebut langkah itu sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina.

Alasan walk out menurut Kementerian Luar Negeri

Penjelasan tersebut disampaikan Juru Bicara II Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, pada Jumat (25/9/2026). Menurut dia, aksi itu sekaligus menjadi protes dan kecaman atas kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional yang, menurut Kemlu, dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Gaza serta wilayah pendudukan.

Vahd menyebut walk out tersebut mencerminkan posisi Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia, kata dia, juga menolak semua bentuk kekerasan dan pelanggaran hukum internasional oleh Israel.

“Bersama negara-negara yang sehaluan, Indonesia ingin menyampaikan pesan yang jelas bahwa kekerasan terhadap rakyat Palestina dan pelanggaran hukum internasional tidak dapat dinormalisasi dan harus segera dihentikan.”

— Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Juru Bicara II Kementerian Luar Negeri RI

Keterangan Kemlu yang dikutip media tidak merinci negara mana saja yang dimaksud sebagai negara sehaluan. Sumber-sumber tersebut juga tidak memuat tanggapan dari pemerintah Israel atas aksi walk out itu.

Baca jugaNetanyahu Kritik Mamdani, Inggris, dan Prancis di Sidang PBB saat Delegasi Indonesia Walk Out

Sikap Indonesia soal Gaza di sela Sidang Majelis Umum

Sehari sebelumnya, di sela Sidang Majelis Umum PBB, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan pandangan Indonesia mengenai Gaza. Ia berbicara dalam High Level Roundtable on Gaza Early Recovery bertajuk “From Sharm El-Sheikh to Phase II – Consolidating Peace and Early Recovery” pada 23 September 2026.

Menurut Sugiono, damai di Gaza tidak cukup dengan berhentinya kekerasan. Warga di sana perlu bisa kembali menata hidup, sementara layanan dasar dan infrastruktur perlu dibangun ulang. Ia menyampaikan hal itu dalam keterangan pada Jumat (25/9/2026).

“Bagi rakyat Gaza, perdamaian harus berarti lebih dari sekadar tidak adanya kekerasan. Mereka harus dapat membangun kembali kehidupan yang layak dan bermartabat.”

— Sugiono, Menteri Luar Negeri RI

Indonesia menempatkan gencatan senjata, berakhirnya kekerasan, dan akses bantuan kemanusiaan sebagai prioritas utama. Meski begitu, upaya memulihkan layanan dasar, infrastruktur, serta mata pencaharian yang layak bagi warga Gaza dinilai perlu segera dimulai.

Sugiono juga menekankan bahwa bantuan kemanusiaan bagi Gaza tak semata untuk menjawab kebutuhan mendesak. Bantuan itu, katanya, harus turut menopang warga agar kelak dapat bangkit dan menata kehidupan mereka untuk jangka panjang.

Konteks sikap Indonesia

Dua pernyataan pejabat Kemlu tersebut memperlihatkan dua sisi sikap Indonesia selama rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Di satu sisi, Jakarta menyatakan protes lewat walk out saat Netanyahu berpidato. Di sisi lain, Indonesia mendorong agenda pemulihan dan rekonstruksi Gaza.

Menurut Kemlu, walk out itu dimaksudkan untuk menyampaikan pesan bahwa kekerasan terhadap warga Palestina dan pelanggaran hukum internasional tidak boleh dianggap lazim.