Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Penetapan itu diumumkan di Denpasar pada Jumat (20/11/2026) malam dan mulai berlaku 1 Januari 2027.

Angka tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027.

Besaran UMP dan UMSP Bali 2027

UMP Bali 2027 naik Rp1.351.828 atau 42,15 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.207.459. Media VIVA menyebut kenaikan ini tergolong progresif.

Koster juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2027 untuk sektor hotel berbintang sebesar Rp4.644.907 per bulan. Menurut detikBali, nilai itu lebih tinggi Rp85.620 dibandingkan UMP.

Baca jugaKemnaker Ungkap Formula UMP 2027, Penetapan 21 November; Jakarta Terima Tiga Usulan Dewan Pengupahan

Dasar hukum dan pertimbangan gubernur

Koster merujuk pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 35A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ia juga memakai Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tertanggal 18 November 2026, yang disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Gubernur turut memperhatikan aspirasi Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan KSPSI Provinsi Bali yang disampaikan pada 21 Oktober dan 20 November 2026. Menurut VIVA, kedua serikat meminta perhitungan berbasis kebutuhan hidup layak (KHL), dengan KHL 2027 sebesar Rp5.604.481,00, bukan memakai formula pengupahan. FSPM juga mendukung penetapan sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan.

Koster menyatakan, dengan UMP tersebut pendapatan pegawai PPPK, PPPK paruh waktu di pemerintah daerah, dan pekerja sektor pariwisata akan naik cukup besar sehingga daya beli ikut meningkat.

Dialog dengan buruh sebelum penetapan

Sebelum keputusan diumumkan, sekitar 300 buruh berkumpul di Parkir Timur Lapangan Renon, Denpasar, Jumat pagi. Sekitar pukul 09.44 Wita massa bergerak ke Kantor Gubernur Bali. Sepuluh perwakilan masuk berdialog dengan Koster, sementara buruh lain berorasi di luar.

Dalam dialog itu Koster sempat mempertimbangkan Rp4,2 juta sebagai jalan tengah antara kepentingan pekerja dan kemampuan pelaku usaha. Ia menjelaskan angka tersebut berasal dari 75 persen KHL Bali yang sekitar Rp5,6 juta. Ia juga menyinggung kemampuan usaha kecil dan menengah serta beban anggaran daerah untuk tenaga kontrak dan PPPK.

“Saya mengambil angka 75 persen. Hasilnya sekitar Rp 4,2 juta. Kalau dibandingkan dengan UMP sebelumnya Rp 3,2 juta, sudah naik sekitar Rp 1 juta. Jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan menggunakan formula yang hanya sekitar Rp 300 ribu”

— Wayan Koster, Gubernur Bali

Perwakilan buruh keberatan dan meminta gubernur mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan sekitar Rp4,56 juta. Mereka juga mengusulkan Rp4,7 juta sebagai tahapan menuju pemenuhan KHL.

Perwakilan buruh bernama Excel menyebut UMP Bali sebelumnya baru memenuhi sekitar 57 persen KHL. Menurut hitungan mereka, rata-rata UMP di 37 provinsi lain setara hampir 80 persen KHL. Perwakilan lain, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, mengingatkan agar hasil pembahasan Dewan Pengupahan, yang melibatkan unsur pekerja, pengusaha, akademisi, dan pemerintah, tidak diabaikan.

Koster lalu menyatakan Rp4,2 juta belum final dan sempat menyebut kisaran Rp4,4 juta sebagai angka sementara. Keputusan akhirnya sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan.

Apa artinya bagi pekerja dan pengusaha di Bali

Besaran baru berlaku untuk upah mulai 1 Januari 2027. Pekerja sektor hotel berbintang memiliki acuan UMSP sebesar Rp4.644.907 per bulan. Sumber yang ada belum memuat tanggapan asosiasi pengusaha atas keputusan ini.