Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 2027 sebesar Rp3.372.828,70. Angka itu naik 8,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Gubernur Banten Andra Soni menyampaikannya di Kota Serang, Jumat (20/11/2026).

Besaran UMP Banten 2027 dan dasar hukumnya

Kenaikan upah tersebut senilai Rp271.947,30. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2027.

Dengan demikian, ada tiga angka kunci yang disampaikan gubernur: nilai UMP Rp3.372.828,70, persentase kenaikan 8,77 persen, dan selisih kenaikan Rp271.947,30. Ketiganya merujuk pada keputusan gubernur yang diteken pada tahun ini untuk berlaku bagi upah minimum tahun 2027.

“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70, naik sebesar 8,77 persen atau Rp271.947,30”

— Andra Soni, Gubernur Banten

Indikator yang dipertimbangkan Pemprov Banten

Menurut Andra Soni, keputusan itu disusun dengan menimbang sejumlah indikator ekonomi daerah. Di antaranya pertumbuhan ekonomi Banten, tingkat inflasi, dan pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi pekerja beserta keluarganya.

Selain kesejahteraan buruh, Pemprov Banten disebut turut memperhatikan keberlangsungan dunia usaha. Dengan begitu, aturan pengupahan diharapkan sejalan dengan iklim investasi dan laju ekonomi daerah.

Artinya, pemerintah provinsi menyebut dua sisi sekaligus dalam pertimbangannya: kebutuhan hidup layak pekerja di satu sisi, dan kemampuan dunia usaha serta iklim investasi di sisi lain.

Baca jugaKemnaker Ungkap Formula UMP 2027, Penetapan 21 November; Jakarta Terima Tiga Usulan Dewan Pengupahan

Pernyataan gubernur soal paradigma upah murah

Andra Soni menilai daya saing investasi Banten semestinya tidak dibangun dari upah buruh yang murah. Menurutnya, yang perlu diandalkan adalah produktivitas, mutu SDM, inovasi, serta hubungan industrial yang harmonis.

“Kita ingin menghilangkan paradigma upah murah di Banten. Bagi kami, pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang besarnya investasi dan berkembangnya industri, tetapi juga sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh pekerja dan masyarakat”

— Andra Soni, Gubernur Banten

Andra Soni menyatakan komitmennya menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Menurutnya, arus investasi dan kekuatan saing pelaku usaha bisa sejalan dengan kesejahteraan tenaga kerja.

Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan pengupahan yang disampaikan gubernur: hasil pembangunan diharapkan dirasakan langsung oleh pekerja dan masyarakat, bukan hanya tercermin pada besarnya investasi atau berkembangnya industri.

Apa artinya bagi pekerja dan pelaku usaha

UMP Banten 2027 kini menjadi acuan upah minimum tingkat provinsi sesuai keputusan gubernur tersebut. Bagi pekerja, nilai Rp3.372.828,70 menjadi angka rujukan upah minimum provinsi untuk tahun 2027. Bagi pelaku usaha, keputusan itu menjadi dasar yang perlu diperhatikan dalam pengupahan.

Yang belum dijelaskan dalam pemberitaan

Sumber yang dirujuk tidak memuat tanggapan serikat pekerja maupun asosiasi pengusaha, sehingga belum ada pernyataan dari kedua pihak dalam laporan ini. Sumber juga tidak merinci tanggal mulai berlaku maupun besaran upah minimum tingkat kabupaten/kota. Redaksi akan memperbarui laporan bila ada informasi resmi tambahan.