Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang, tersangka kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), tidak ditahan seusai menjalani pemeriksaan di Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri, Kamis (1/10/2026). Penjelasan itu disampaikan polisi pada Jumat (2/10/2026).
Menurut iNews, pemeriksaan berlangsung sekitar enam jam. Setelah pemeriksaan itu, Sitti yang berstatus tersangka tidak ditahan.
Alasan Sitti Husniah tidak ditahan
Kabag Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi menjelaskan, keputusan itu mengacu pada Pasal 90 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Menurut dia, penahanan bupati atau wali kota dalam proses penyidikan mensyaratkan persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Yusuf juga menyebut penyidik mengajukan puluhan pernyataan kepada Sitti terkait dugaan pemerasan dan TPPU tersebut. Isi pertanyaan dan jawaban tidak dirinci dalam sumber yang kami rujuk.
Redaksi belum menemukan keterangan resmi di sumber yang dirujuk soal penyitaan aset dalam perkara ini, termasuk nilainya. Informasi itu belum dapat dikonfirmasi dan akan ditambahkan bila ada keterangan penyidik.
Kedatangan di Bareskrim
Sitti tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.46 WIB, menurut CNN Indonesia dan iNews. Ia didampingi tim kuasa hukum; Tribunnews menyebut salah satunya bernama Adhi Bintang.
Kepada wartawan, Sitti mengatakan kondisinya sehat dan belum mau berbicara banyak. Ia menyatakan akan menyampaikan penjelasan setelah semuanya selesai.
Empat rangkaian dugaan pemerasan
Kortas Tipidkor Polri sebelumnya menetapkan Sitti sebagai tersangka. Dalam jumpa pers Jumat (25/9/2026), Direktur Penindakan Brigjen Pol Robertus Yohanes De Deo memaparkan empat rangkaian peristiwa dugaan pemerasan dan/atau gratifikasi serta TPPU yang menjadi lingkup penyidikan, menurut Tribunnews.
Kasus pertama terkait pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) oleh pengembang perumahan. Sitti disebut meminta daftar pemohon dan hasil pembahasannya dilaporkan kepadanya, lalu memerintahkan Kepala Dinas Perkimtan meminta uang kepada pengembang sekitar Rp1 juta sampai Rp1,5 juta per rumah.
Dalam rangkaian itu, PT Royal Persada disebut menyerahkan Rp100 juta dan PT Renjana Rp50 juta melalui perantara yang merupakan sopir pribadinya. Kasus kedua menyangkut permintaan dana berdalih CSR sebesar Rp85 juta kepada Indomaret untuk setiap pembukaan gerai baru.
Pada kasus ketiga, terkait izin Persetujuan Bangunan Gedung Perumahan Royal Spring, Sitti disebut meminta satu unit rumah dengan potongan harga 70 persen dari harga awal Rp1,4 miliar untuk site plan Sakura 2. Kasus keempat berupa permintaan dana sponsor Rp100 juta kepada pihak Indomaret untuk pembukaan gerai Beautiful Malino, yang ditransfer langsung ke penyelenggara acara.
Status perkara
Sitti berstatus tersangka dan perkara masih dalam penyidikan. Tanggapan pihak Sitti atas sangkaan tersebut belum disampaikan dalam sumber yang kami rujuk.



