Bahlil Lahadalia, yang menjabat Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, berencana menyerahkan wewenang izin galian C kepada pemkab dan pemkot di daerah yang terkena bencana Sumatera. Tujuannya agar normalisasi sungai berjalan lebih cepat. Hal itu ia sampaikan seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
“Saya hanya terkait dengan pelimpahan nanti izin untuk galian C ke kabupaten/kota di wilayah bencana supaya bisa mereka melakukan percepatan untuk pengerukan kali”
— Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM
Apa yang berubah bagi pemda
Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kewenangan kerja sama pengerukan sebelumnya hanya didelegasikan kepada pemerintah provinsi. Kini kewenangan itu akan diperluas sehingga kabupaten/kota juga dapat menjalankannya. Tito menyebut Bahlil akan menerbitkan surat yang mengizinkan daerah melakukan kerja sama tersebut.
Daerah dapat bermitra dengan pihak ketiga untuk mengangkat endapan pasir dan batu (sirtu) yang menyumbat sungai setelah bencana. Pelibatan pihak ketiga dinilai perlu, terutama di lokasi yang belum tersentuh atau akan memakan waktu lama bila hanya digarap pemerintah pusat.
Wilayah yang menjadi perhatian meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, menurut VIVA.
Pemanfaatan material dan syarat dari Mendagri
Tito menjelaskan, material hasil pengerukan dapat dipakai sebagai tanggul untuk mengurangi risiko bencana ke depan. Material yang bernilai ekonomis dapat dijual pihak ketiga melalui kerja sama dengan pemda, sehingga menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Tito, gagasan itu datang dari para kepala daerah. Ia menyebut endapan banjir tidak hanya lumpur, tetapi juga pasir dan batu yang bernilai ekonomis. Material itu juga dinilai dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak.
“Jadi masukkan PAD. Syaratnya, normalisasi sungai menjadi hal yang utama. Jangan mengambil sirtu, kemudian setelah itu ditinggal pergi begitu saja. Jadi, prinsip utamanya adalah normalisasi sungai, membersihkan sedimen”
— Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri
Siapa saja yang hadir dalam rapat
Rapat terbatas itu membahas progres penanganan pascabencana di Sumatra. Hadir antara lain Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPB Kristomei Sianturi, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Turut hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Apa selanjutnya
Sumber belum memuat tanggal terbitnya surat izin kerja sama maupun daftar kabupaten/kota penerima pelimpahan. Bahlil menyebut pelimpahan itu akan dilakukan, sementara rincian mekanismenya belum dijelaskan dalam keterangan yang dikutip.



