Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana, Jakarta, Senin (9/11/2026), untuk mengevaluasi satu tahun penanganan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan rencana pemulihan hingga 2028 membutuhkan anggaran sekitar Rp100,67 triliun. Presiden juga memerintahkan percepatan normalisasi 137 sungai untuk mencegah banjir susulan.
Capaian setahun pemulihan pascabencana Sumatra
Tito, yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, menuturkan bencana November 2025 melanda 53 kabupaten/kota. Cakupannya 4.533 desa/kelurahan, dan pengungsinya mencapai lebih dari 2,1 juta orang.
Kerusakan yang tercatat meliputi lebih dari 184 ribu rumah, 4.922 sarana pendidikan, 954 sarana kesehatan, dan 1.593 tempat ibadah, di samping ribuan titik jalan dan jembatan.
Menurut Tito, seluruh 87 rumah sakit terdampak sudah beroperasi lagi. Dari 4.922 sekolah terdampak, 4.823 kembali dipakai di lokasi asal dan 99 masih memakai kelas darurat. Jalan dan jembatan nasional di tiga provinsi disebut telah 100 persen fungsional, sementara perbaikan infrastruktur daerah berlanjut.
Di sektor hunian, pembangunan hunian sementara mencapai 99,84 persen atau 20.803 unit. Pemerintah mempercepat pembangunan 57.027 hunian tetap melalui skema di lokasi semula, pembangunan mandiri, dan kawasan komunal.
Anggaran: Rp100,67 triliun dan serapan yang bervariasi
Rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028 disusun Bappenas dari usulan kementerian/lembaga dan daerah, dan mencakup 11.520 kegiatan, dari jalan, jembatan, perbaikan sungai, sekolah, dan rumah hingga pemulihan sawah. Kebutuhan anggarannya untuk tiga tahun sekitar Rp100,67 triliun.
Sejak awal penanganan, pusat memberi dukungan anggaran sekitar Rp12,34 triliun kepada daerah terdampak. Rinciannya bantuan belanja tidak terduga Rp268 miliar, tambahan transfer ke daerah Rp10,64 triliun, dan tambahan alokasi TKD. Nilai tambahan TKD itu ditulis sekitar Rp1,4 triliun oleh Liputan6 dan Rp1,44 triliun oleh CNN Indonesia.
“Realisasinya ini bervariasi yang sudah diterima oleh daerah. Di Sumatera Barat yang tertinggi 54 persen tapi ada juga yang baru 5 persen.”
— Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri
Tito mengaku prihatin masih ada daerah dengan realisasi di bawah 10 persen. Ia meminta kepala daerah memaksimalkan tambahan TKD dan memanfaatkan anggaran dari TKD maupun PAD, misalnya untuk tenda, perbaikan jalan rawan longsor, dan pembersihan sungai.
Normalisasi 137 sungai dan antisipasi banjir susulan
Tito mencatat sedikitnya 41 kejadian banjir susulan di tiga provinsi sejak April hingga Oktober 2026, yang kembali merusak jalan, jembatan, dan kawasan yang sudah dibersihkan dari lumpur. Dari 137 sungai terdampak, 31 berada di Aceh, 48 di Sumatra Utara, dan 58 di Sumatra Barat. Pemerintah juga menangani 38 muara: tujuh selesai, 11 dikerjakan, dan 20 belum tertangani.
“Presiden tadi sudah menekankan khusus untuk normalisasi sungai ini prioritas. Karena ini kalau sedimennya tinggi, ada hujan, kemudian dia akan keluar dari tanggul, banjir lagi”
— Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri
Kementerian Pekerjaan Umum menjadi pelaksana utama, didukung pemda, TNI, dan Polri. Prabowo menugaskan TNI dan Polri, khususnya unsur Zeni, membantu membersihkan sedimentasi dan membangun tanggul. Menurut VIVA, Presiden juga meminta pembangunan 106 Sabo Dam dipercepat: 31 di Aceh, 39 di Sumatra Utara, dan 36 di Sumatra Barat.
Operasi modifikasi cuaca
Selain normalisasi sungai, pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih dalam pemulihan, menurut Liputan6 dan detikNews. Jadwal pelaksanaan operasi itu dan target waktu penyelesaian normalisasi tiap sungai belum disampaikan pemerintah.
Baca jugaBMKG: Puncak Musim Hujan Desember 2026–Februari 2027, Curah Hujan Normal tapi Durasi Lebih Pendek
Apa artinya bagi pemda dan warga
Tito mempersilakan pemda kembali menetapkan status tanggap darurat bila bencana susulan berdampak luas, agar penggunaan anggaran dan penanganan darurat lebih cepat. Ia mengaku telah mengeluarkan surat edaran kepada daerah terdampak di tiga provinsi.
Menurut Tito, Presiden memastikan dukungan anggaran tersedia agar kementerian dan lembaga dapat menyiapkan lelang dini sehingga pekerjaan berjalan pada awal tahun. Tito mengakui luasnya wilayah dan hujan yang berlanjut menjadi hambatan, dan pemerintah menargetkan rehabilitasi serta rekonstruksi berlangsung bertahap hingga 2028.



