Pemerintah membuka opsi moratorium atau pembatasan pembangunan smelter nikel dan industri hilirisasi tertentu yang masih banyak menghasilkan produk setengah jadi. Opsi itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, sebagaimana dikutip Kamis (8/10/2026).
Apa yang disampaikan Bahlil soal moratorium smelter nikel
Menurut Bahlil, produk hilirisasi nikel saat ini masih mayoritas berada pada level 50-60 persen dan belum sepenuhnya menjadi produk hilir. Akibatnya, sebagian bahan setengah jadi kembali dikirim ke luar negeri untuk diolah menjadi barang jadi.
Bahlil menyatakan pemerintah perlu mulai memilah industri mana yang dilanjutkan dan mana yang perlu dimoratorium. Ia mengatakan gagasan itu masih akan dirapatkan dan dilaporkan kepada Presiden, sehingga belum merupakan keputusan final.
“penting untuk kita memulai memilih mana industri yang tetap kita lanjutkan dan mana industri yang perlu kita melakukan moratorium”
— Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM
Republika menggambarkan opsi ini berlaku bagi industri hilirisasi tertentu yang dinilai sudah terlalu banyak menghasilkan bahan baku setengah jadi. CNBC Indonesia, yang mengutip pernyataan Bahlil di sela Investor Daily Summit 2026, menyoroti secara khusus smelter nikel yang produknya belum sampai ke hilir.
Mengapa pemerintah mempertimbangkan pembatasan smelter
Menurut CNBC Indonesia, salah satu pertimbangan utama adalah kelebihan pasokan (oversupply) nikel global yang menekan harga dunia. Bahlil menyebut pasokan saat ini melebihi kebutuhan pasar hingga 2,5 juta ton, dan kondisi itu berdampak langsung pada turunnya harga nikel di pasar internasional.
Bahlil mengatakan pemerintah akan mengatur volume produksi nasional agar komoditas tambang tidak dijual murah ketika pasar sedang jenuh. Ia mencontohkan bahwa kapasitas terpasang smelter bisa saja besar, tetapi produksi yang benar-benar berjalan selama oversupply tidak akan mencapai angka kapasitas penuh. Tingkat operasi riil, kata dia, akan disesuaikan dengan pasokan dan permintaan global.
“Kalau kita mengikuti terus permintaan smelter, itu harga kita pasti akan jatuh”
— Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM
Selain menjaga harga dan penerimaan negara, pengendalian produksi disebut bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Bahlil mengingatkan bahwa mineral seperti nikel bersifat terbatas dan tidak dapat tumbuh kembali seperti hasil pertanian atau perkebunan.
Baca jugaPrabowo Bertolak ke Halmahera Tengah, Luncurkan 11 Proyek Hilirisasi Senilai Rp180 Triliun di IWIP
Arah yang ingin ditempuh: dari setengah jadi ke produk hilir
Inti persoalan yang disinggung Bahlil adalah tingkat pengolahan. Ia menyebut mayoritas produk hilirisasi nikel masih di kisaran 50-60 persen, dan sebagian bahan setengah jadi dikirim ke luar negeri untuk diolah menjadi barang jadi.
Menurut Bahlil, pemerintah ingin hilirisasi memberi nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri. Karena itu, pemerintah ingin mendorong industri yang langsung menghasilkan produk hilir, dan menyeleksi kembali arah pengembangan agar pembangunan tidak berhenti pada penambahan kapasitas bahan setengah jadi.
Latar belakang hilirisasi nikel dan nilai ekspornya
Bahlil menjelaskan bahwa hilirisasi nikel mengubah nilai ekspor Indonesia secara besar. Pemerintah menghentikan ekspor bijih nikel dan mewajibkan pembangunan smelter. Nilai ekspor yang semula sekitar 3,3 miliar dolar AS pada 2017-2018 naik menjadi sekitar 34 miliar dolar AS pada 2023.
Untuk 2026, ia memperkirakan nilainya bisa mencapai sekitar 38-40 miliar dolar AS. Namun Bahlil menegaskan kenaikan ekspor saja belum cukup menjadi ukuran keberhasilan hilirisasi.
Keberlanjutan dan pesan untuk generasi mendatang
Bahlil mengaitkan kebijakan ini dengan pengelolaan sumber daya alam jangka panjang. Menurut dia, Indonesia perlu memperhitungkan ketersediaan sumber daya bagi generasi berikutnya, bukan hanya mengejar produksi hari ini.
“Supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak segila-gilaan, karena kami berpandangan bahwa negara ini diatur untuk berkelanjutan, masih ada anak cucu kita yang harus kita wariskan kepada mereka”
— Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM
Dalam konteks harga, ia juga menyatakan keengganan menjual komoditas dengan harga murah ketika pasar sedang jatuh. Ia menyebut nikel dan batu bara, yang sekali diambil tidak bisa berbuah kembali, harus dijaga untuk masa depan bangsa.
Apa yang belum jelas dan langkah selanjutnya
Dari sumber yang tersedia, belum ada rincian mengenai smelter atau wilayah mana yang akan terkena moratorium, kriteria pembatasan, bentuk aturannya, maupun jadwal pemberlakuannya. Bahlil hanya menyebut pemerintah akan mengevaluasi industri yang dilanjutkan dan yang dibatasi.
Pernyataan itu juga masih berupa opsi. Bahlil menyampaikan bahwa pembahasan akan dilakukan bersama timnya dan hasilnya dilaporkan kepada Presiden, sehingga kebijakan akhir bergantung pada keputusan tersebut.
Sumber yang dipakai dalam artikel ini hanya memuat pernyataan Bahlil dan belum memuat tanggapan dari pelaku usaha, asosiasi, atau pihak lain di luar pemerintah. Redaksi akan memperbarui laporan bila ada keterangan lanjutan.
