Dokumen usulan pengalihan status PPPK berdasarkan Berita Acara Serah Terima Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) menjadi PNS kini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Menurut JPNN, berkas itu diserahkan perwakilan Forum PPPK Universitas Teuku Umar saat kunjungan kerja Presiden ke Nagan Raya, Aceh, Rabu (11/11/2026). Sementara itu, rencana alih status PPPK paruh waktu mulai 1 Januari 2027 masih menunggu juklak dan juknis.
Dokumen PPPK PTNB yang diserahkan ke Presiden
JPNN melaporkan, berkas yang diserahkan berisi usulan agar PPPK berdasarkan BAST PTNB dialihkan statusnya menjadi PNS. Judul laporan itu menyebut pengusul meminta diskresi dari Presiden.
Perlu dibedakan: dokumen ini menyangkut PPPK berdasarkan BAST PTNB yang diusulkan menjadi PNS, bukan PPPK paruh waktu yang akan menjadi penuh waktu. Sumber yang tersedia tidak menyebut Presiden atau pemerintah telah menanggapi usulan tersebut, dan tidak memuat jadwal pelaksanaannya.
Dalam rangkuman berita terpopuler yang sama, JPNN juga mengangkat topik tunjangan. Tulisan itu menyebut TPP atau TKD PPPK harus meningkat dan merata, serta menyerukan agar tidak ada diskriminasi dibanding PNS.
Dua kebijakan berbeda yang sering tertukar
Agar tidak keliru, ada dua pembahasan terpisah dalam pemberitaan ini. Pertama, rencana pemerintah menaikkan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, yang jadwalnya disebut mulai 1 Januari 2027. Kedua, usulan dari Forum PPPK Universitas Teuku Umar agar PPPK berdasarkan BAST PTNB beralih menjadi PNS.
Rencana pertama telah diumumkan Menteri Sekretaris Negara dan dibahas di DPR. Usulan kedua baru berupa dokumen yang diserahkan kepada Presiden, dan sumber tidak menyebut keputusan apa pun atasnya.
Rencana alih status PPPK paruh waktu
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengumumkan bahwa pemerintah akan menaikkan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Menurut keterangan yang dikutip CNN Indonesia, kebijakan ini lintas profesi, tidak hanya guru.
“Kemudian Satpol PP, kemudian tenaga kesehatan atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis atau tenaga pelayanan ya, atau tenaga pelaksana lain.”
— Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara
JPNN melaporkan alih status lintas profesi itu dilakukan bertahap mulai Januari 2027. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan Nur Priyantomo menyebut pemerintah pusat berencana tidak lagi memakai istilah PPPK Paruh Waktu mulai 2027, sehingga statusnya ditingkatkan menjadi PPPK.
Anggaran Rp23 triliun dan Rp28 triliun
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani, Jumat (13/11), menyebut anggaran pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mencapai Rp23 triliun dan sudah disepakati. Ia meminta proses pengangkatan tidak dipersulit administrasi dan birokrasi yang berkepanjangan.
Nur Priyantomo menyampaikan angka lain. Berdasarkan informasi dari pembahasan Badan Anggaran DPR, menurut dia disiapkan sekira Rp28 triliun untuk penggajian PPPK bidang pendidikan.
Kedua sumber tidak menjelaskan selisih itu. Lalu bicara tentang pengangkatan guru, sedangkan Nur Priyantomo tentang penggajian PPPK bidang pendidikan, sehingga belum jelas apakah keduanya merujuk pos yang sama. Keduanya sebaiknya dibaca sebagai keterangan masing-masing penutur.
Yang belum jelas: juklak, juknis, dan penggajian
Lalu mengaku DPR belum menerima juklak dan juknis pengangkatan itu. Ia meminta pemerintah segera menerbitkannya agar para guru dapat menyiapkan persyaratan administrasi. Menurut dia, guru saat ini membutuhkan kepastian.
“Sampai dengan hari ini juklak juknisnya belum kami terima”
— Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Di Pekalongan, Jawa Tengah, Nur Priyantomo mengatakan penggajian PPPK mulai 2027 direncanakan dialokasikan lewat pemerintah pusat. Namun masih diperlukan kejelasan soal pengalihan tanggung jawab gaji, termasuk apakah pegawai menjadi pegawai pusat atau tetap di lingkungan pemda.
“Kami masih menunggu petunjuk pelaksanaannya.”
— Nur Priyantomo, Sekretaris Daerah Kota Pekalongan
Apa artinya bagi pegawai dan pemda
- Guru dan pegawai terkait: Lalu meminta juklak segera keluar agar persyaratan administrasi bisa disiapkan.
- Pemda: Pemkot Pekalongan tetap menyiapkan gaji PPPK lewat APBD sampai ada kepastian mekanisme dan waktu pelaksanaan.
- Anggaran daerah: pemda menunggu informasi tertulis dari pusat soal penyesuaian atau pengurangan beban anggaran setelah gaji ditanggung pusat.
Dengan kata lain, untuk sementara tidak ada perubahan cara pembayaran gaji di Pekalongan. Pemkot melanjutkan penganggaran lewat APBD hingga pusat memberi kepastian.
Pertanyaan yang masih terbuka
- Kapan juklak dan juknis pengangkatan sampai ke DPR dan pemda.
- Kapan pemerintah pusat mulai membayar gaji PPPK yang naik status.
- Apakah pegawai berstatus pegawai pusat atau tetap di lingkungan pemda.
- Bagaimana tanggapan Presiden atas usulan PPPK BAST PTNB menjadi PNS, yang tidak dijelaskan dalam sumber.
- Bagaimana hubungan angka Rp23 triliun dari DPR dengan sekira Rp28 triliun yang disebut Pemkot Pekalongan.
Apa selanjutnya
Sumber yang tersedia belum memuat tanggapan resmi pemerintah pusat soal juklak, juknis, maupun mekanisme penggajian. Lalu juga berharap pemerintah berkomitmen menjalankan kebijakan yang telah disepakati bersama.
Dengan jadwal efektif 1 Januari 2027, DPR, pemda, dan para pegawai masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah. Di sisi lain, usulan PPPK PTNB yang sudah sampai ke tangan Presiden juga belum memperoleh kejelasan waktu pelaksanaan.



