Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Senin (5/10/2026) menegaskan hak kerajaan untuk membela diri setelah rangkaian serangan Houthi. Riyadh menuduh kelompok itu memilih eskalasi militer, padahal Saudi mengaku telah mendukung solusi politik di Yaman.

Pernyataan Kemlu Saudi soal serangan Houthi

Menurut ANTARA, Kemlu Saudi mengecam serangan terhadap Riyadh, Abha, Khamis Mushait, Jazan, Najran, Taif, dan Yanbu. Serangan terhadap kapal Saudi di selatan Laut Merah dan Selat Bab El-Mandeb juga dikecam.

Kemlu menyebut Houthi menyasar kota suci Mekah dan Madinah dengan rudal dan drone. ANTARA mencatat tuduhan itu dibantah Houthi. Serangan ke fasilitas produksi energi, menurut pernyataan itu, melukai warga sipil dan menimbulkan kerusakan materi.

Saudi menyatakan punya hak melekat untuk menjaga wilayah, sumber daya, dan kedaulatan serta mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi warga dan penduduk. Hak itu, kata Kemlu, sejalan dengan hukum internasional.

Kemlu juga menuduh Houthi menolak perdamaian sejak mengambil alih kekuasaan pada 2014. Riyadh memperbarui dukungan politik dan militer penuh bagi Dewan Kepemimpinan Presiden dan pemerintah Yaman, serta mendesak masyarakat internasional memberi dukungan penuh.

Baca jugaRashad Al Alimi Umumkan Operasi Militer Yaman untuk Rebut Kembali Wilayah yang Dikuasai Houthi

Operasi Yaman dan klaim militer

Pernyataan Saudi muncul setelah Rashad Al-Alimi, Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman, mengumumkan operasi bersama "Fajar Yaman" pada Senin. Tujuannya memulihkan institusi negara, merebut Sanaa, dan mengakhiri penguasaan Houthi.

Militer Yaman kemudian mengumumkan telah menguasai Bab El-Mandeb dan kota Mokha. Menurut ANTARA, belum ada tanggapan langsung dari Houthi atas klaim tersebut.

Aliansi Pertahanan Makkah diaktifkan

Menurut CNBC Indonesia yang mengutip Al Jazeera, Saudi, Pakistan, dan Turki sepakat mengaktifkan pertahanan kolektif dalam pertemuan darurat komite aliansi di Riyadh. Ketiganya akan menyiapkan pasukan dan kemampuan militer, lalu mengirimkannya cepat ke Saudi sesuai pengaturan yang disetujui dan hukum masing-masing negara.

Menteri Pertahanan Saudi Khalid bin Salman menyatakan anggota aliansi sepakat mengaktifkan pengerahan pasukan sebagai respons atas serangan dan semua pihak yang bertanggung jawab. Pakta itu diteken pada 7 Agustus 2026 dan menyamakan serangan terhadap satu anggota dengan serangan terhadap semua.

CNBC Indonesia menulis hingga kini belum ada pasukan yang dikerahkan. Analis, menurut media itu, menilai Pakistan dan Turki masih berupaya menjaga peran sebagai mediator dalam konflik Amerika Serikat dan Iran.

Latar belakang

ANTARA mencatat Houthi mengumumkan blokade maritim terhadap Saudi pada 20 Juli 2026, dengan alasan blokade laut dan udara Saudi atas wilayah yang mereka kuasai. Saudi memimpin koalisi pendukung pemerintah Yaman sejak 2015, sedangkan Houthi dituduh didukung Iran.