Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyebut ada 13 tersangka dalam kasus manipulasi mutu beras fortifikasi, menurut kumparan yang melaporkannya pada Minggu (8/11/2026). Pada hari yang sama, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Amran menyampaikan bahwa kanal Lapor Pak Amran menerima 340 aduan dalam dua minggu, sebagaimana dikutip VIVA.

Berikut rangkuman apa yang disampaikan Mentan, angka-angka yang muncul, perbedaan data antarpemberitaan, dan cara warga ikut melapor.

Apa yang terjadi: 13 tersangka dari 15 merek

Menurut kumparan, Amran menyebut 13 tersangka itu muncul dari pengusutan terhadap 15 merek beras fortifikasi yang bermasalah. Laporan tersebut tidak menyebut forum atau lokasi penyampaiannya. Kasusnya disebut melibatkan manipulasi label nutrisi dan permainan harga yang ekstrem.

Sumber yang kami pakai tidak merinci nama tersangka, nama merek, maupun instansi penyidiknya. Tanggapan dari pihak yang diperiksa juga belum tercantum.

Sebagai penjelasan redaksi: beras fortifikasi adalah beras yang diperkaya zat gizi tertentu, sehingga informasi gizi pada kemasannya menjadi bagian dari produk tersebut.

Angka-angka yang disebut Kementan

  • 13 tersangka dari pengusutan terhadap 15 merek bermasalah.
  • 25 merek beras fortifikasi berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan pengujian di empat laboratorium terakreditasi.
  • Kementan menaksir kerugian konsumen mencapai Rp 89 triliun.
  • Contoh beras mutu medium dijual Rp 57.600 per kg, dibandingkan harga wajar Rp 13.500 per kg.
  • Selisih indikasi penipuan hingga Rp 44.100 per kg, dengan rata-rata disparitas Rp 22.000 per kg.

Angka kerugian Rp 89 triliun merupakan taksiran Kementerian Pertanian, bukan putusan pengadilan. Sumber yang tersedia tidak menjelaskan cara penghitungannya.

Contoh harga Rp 57.600 per kg dan harga wajar Rp 13.500 per kg juga merupakan angka yang disampaikan Kementan, sebagaimana dilaporkan kumparan. Kami belum menemukan verifikasi independen atas angka-angka itu dalam sumber yang ada.

Sumber juga tidak menjelaskan hubungan antara angka 13 tersangka dan 15 merek dengan temuan 25 merek berstatus TMS. Kedua angka itu disebut dalam laporan yang sama, tetapi tanpa keterangan tambahan.

Dua versi jumlah aduan: 340 dan 271

VIVA mengutip Amran yang menyebut 340 laporan masuk selama dua minggu terakhir lewat kanal Lapor Pak Amran. Aduan itu mencakup pengoplosan beras, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga program cetak sawah.

Adapun kumparan menulis 271 aduan dugaan penyelewengan sektor pangan masuk pada periode 30 Oktober hingga 5 November 2026. Dari jumlah itu, 74 kasus terkait perberasan dan 64 kasus terkait pupuk. Menurut kumparan, aduan tersebut menjadi dasar langkah penegakan hukum yang diumumkan.

Kedua sumber tidak menjelaskan penyebab perbedaan angka 340 dan 271 tersebut.

Modus pengoplosan beras SPHP

Untuk beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Amran menyebut sejumlah modus penyimpangan. Beras dibawa ke penggilingan untuk digiling ulang, dikemas ulang memakai karung berbeda, atau dibongkar di lokasi tersembunyi agar karung dan identitas produknya diganti.

Amran juga menyoroti alsintan. Menurutnya, alsintan yang dikirim ke daerah diberikan gratis dan tidak diperjualbelikan. Ia menyebut pemerintah kini melacak dugaan jual beli alsintan di seluruh Indonesia.

Tanggapan dan sikap Mentan

Amran menyatakan 340 laporan itu akan dikejar, dan pelaku dapat dicabut izinnya, ditutup usahanya, hingga dipidana. Ia mengimbau pelaku yang belum masuk laporan agar bertobat, serta menegaskan pengejaran tidak berhenti pada kasus yang sudah terungkap.

Ia juga mengapresiasi kepolisian, kejaksaan, dan aparat penegak hukum lain yang bekerja sama menindak pelanggaran di sektor pangan. Menurut Amran, tindak lanjut dilakukan lewat surat dan rapat hingga tingkat Bhabinkamtibmas dan Polsek, dengan pesan agar tidak ada ruang kompromi, terutama untuk beras.

Apa artinya bagi warga dan cara melapor

Warga yang mengetahui dugaan penyimpangan di sektor pertanian dapat melapor lewat kanal Lapor Pak Amran. Amran meminta laporan dilengkapi alamat lengkap dan foto. Ia menyebut nomor telepon pengaduan tersedia, tetapi nomornya tidak tercantum dalam sumber kami.

Untuk alsintan, Amran meminta warga melapor bila ada bantuan yang diperjualbelikan, karena menurutnya bantuan itu diberikan gratis. Ia juga berterima kasih kepada masyarakat yang telah melapor dan berjanji menjaga identitas mereka.

“Seluruh yang melapor, terima kasih kontribusinya pada negara. Anda akan saya lindungi dan namanya tidak akan kami munculkan.”

— Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian

Amran menambahkan bahwa nama dan alamat pelapor tidak akan dipublikasikan.

Apa selanjutnya

Perkembangan proses hukum terhadap 13 tersangka, termasuk status perkara dan tanggapan pihak yang diperiksa, belum dijelaskan dalam sumber yang tersedia. Para tersangka belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Sementara itu, Kementan menyatakan akan terus menindaklanjuti laporan yang masuk di Lapor Pak Amran, dan Amran menegaskan penindakan tidak akan berhenti pada kasus yang telah terungkap.