Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menargetkan peraturan menteri tentang perluasan tanggung jawab produsen atau Extended Producer Responsibility (EPR) terbit tahun ini. Aturan itu mewajibkan produsen menarik kembali kemasan produk yang telah dipakai konsumen. Target disampaikan Sekretaris Utama KLH Rosa Vivien Ratnawati di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki.

Target penerbitannya Desember 2026. Berikut rangkuman isi rencana, tahap penyusunan, dan tantangan yang diakui pemerintah, berdasarkan pemberitaan Republika, ANTARA, Tribunnews, dan detikNews.

Apa itu EPR dan apa yang akan diwajibkan

EPR adalah prinsip yang membuat produsen bertanggung jawab atas barang yang dihasilkannya, tidak berhenti saat produk terjual. Menurut Rosa Vivien, produsen perlu diwajibkan mendesain ulang kemasan dan menarik kembali kemasan tersebut setelah dipakai.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) yang sedang disusun juga akan mengatur perusahaan yang bertugas mengelola pelaksanaan EPR. Rosa menyebut perusahaan pengelola itu diwajibkan dalam aturan tersebut.

“Produsen itu perlu diwajibkan untuk me-redesign kemasan. Kedua, menarik kembali kemasan itu. Jadi, dia tidak hanya memproduksi barang, tapi juga harus bertanggung jawab terhadap penarikan kembali”

— Rosa Vivien Ratnawati, Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup

Sampai di mana proses penyusunannya

Rancangan Permen LH terkait dengan tahap harmonisasi di Kementerian Hukum. Sebelumnya, KLH menjalani sejumlah negosiasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Perindustrian.

Sumber berbeda soal status harmonisasi. Republika dan ANTARA menulis proses itu sudah berjalan. Sementara dalam kutipan Tribunnews dan detikNews, Rosa memakai kata "mau harmonisasi", yang menunjukkan tahap itu baru akan dimulai. Soal target, ia juga menyatakannya sebagai harapan.

“Tahun ini. Sekarang lagi mau harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Moga-moga bulan depan sudah bisa diundangkan Peraturan Menteri LH-nya”

— Rosa Vivien Ratnawati, Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup

Ada pula selisih keterangan hari. Tribunnews dan detikNews menulis pernyataan itu disampaikan Senin (16/11/2026), sedangkan Republika dan ANTARA menyebut Selasa. Isi pernyataan di keempat laporan sama.

Baca jugaIndonesia dan Norwegia Teken Kontrak Perdagangan Karbon Pertama di COP31 Antalya, Nilai 12 Juta Ton

Mengapa penting: daur ulang masih rendah

Rosa mengakui penerapan ekonomi sirkular di Indonesia masih jauh dari ideal. Tingkat daur ulang sampah baru sekitar 10 persen. Salah satu penyebabnya, menurut dia, pemilahan sampah dari sumbernya belum optimal.

Ekonomi sirkular dijelaskan sebagai kebalikan dari pola linear, yakni mengambil bahan baku dari alam, memproduksi, mengonsumsi, lalu membuang. Dalam pola sirkular, produk bekas diupayakan dipakai lagi atau didaur ulang. Rosa menyebut EPR sebagai kunci ekosistem tersebut.

Ia juga menyoroti produk sekali pakai (single-use) yang bernilai ekonomi rendah, sehingga sulit masuk rantai daur ulang. Karena itu, desain produk industri perlu ramah daur ulang.

Insentif dan peran sektor informal

Selain mewajibkan penarikan kemasan, pemerintah menyiapkan regulasi yang mendorong penggunaan material daur ulang (recycle content) dalam produk. Kementerian Perindustrian dan Bappenas ikut menyusun kebijakan serta peta jalan ekonomi sirkular. Pelaku usaha yang memakai kemasan dengan persentase bahan reusable besar disebut akan memperoleh insentif.

Angka insentifnya perlu dibaca hati-hati. Tribunnews menulis skemanya berupa kewajiban material daur ulang minimal 10 persen dengan insentif pajak bagi perusahaan patuh. Dalam kutipan di detikNews, Rosa memakai angka 10 persen sebagai contoh pengandaian bahwa pajak bisa berkurang, bukan sebagai ketentuan final. Besaran pasti belum dijelaskan.

Rosa juga menyinggung peran sektor informal. Berdasarkan penelitiannya, sekitar 85 persen bahan baku perusahaan daur ulang berasal dari sektor informal. Menurut dia, ini menunjukkan pengumpulan lewat fasilitas formal di masyarakat belum kuat, sehingga bank sampah, TPS 3R, dan pusat pengumpulan sampah (collection center) perlu digerakkan.

Budaya memilah dan fasilitas pendukung

Pemerintah, kata Rosa, terus berkonsultasi dengan pelaku usaha agar aturan ini bisa mengubah kebiasaan masyarakat memilah sampah. Namun ia menekankan budaya saja tidak cukup.

“Kita paksa dia pilah, tapi kemudian sampahnya dicampur lagi oleh tukang sampah.”

— Rosa Vivien Ratnawati, Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup

Artinya, fasilitas seperti bank sampah harus dibangun agar sampah yang sudah dipilah warga tidak kembali tercampur saat pengangkutan.

Apa artinya bagi warga dan pelaku usaha

  • Bagi produsen: kewajiban mendesain ulang kemasan dan menarik kembali kemasan bekas, serta kewajiban memakai perusahaan pengelola EPR.
  • Bagi warga: pemilahan sampah dari rumah menjadi bagian penting agar sampah bersih dan mudah didaur ulang.
  • Bagi pelaku usaha yang patuh: pemerintah menyiapkan insentif, termasuk kemungkinan keringanan pajak.
  • Yang belum jelas: rincian pasal, besaran persentase material daur ulang, dan jadwal penerapan bagi tiap jenis produk belum dijelaskan dalam keterangan Rosa.

Apa selanjutnya

Langkah berikutnya adalah menuntaskan harmonisasi dengan Kementerian Hukum, lalu pengundangan. Pemerintah menargetkan itu rampung Desember 2026, dengan catatan Rosa masih menyebutnya sebagai harapan. Hingga laporan ini disusun, belum ada tanggapan pelaku usaha yang dimuat dalam sumber.