Indonesia menyepakati kontrak perdagangan karbon pertamanya dengan Norwegia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki, Rabu (11/11/2026). Penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) berlangsung di Paviliun Indonesia.
Pihak yang meneken adalah PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI) untuk proyek energi bersih. Proyek itu ditargetkan menurunkan emisi senilai 12 juta ton setara karbon, menurut ANTARA dan Tribunnews.
Isi kontrak karbon PLN dan GGGI
Lewat kontrak ini, PLN dapat langsung mengklaim setiap pengurangan emisi yang dihasilkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung miliknya. Klaim disampaikan kepada Norwegia melalui GGGI.
Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon KLH, Haryo Pambudi, menyebut klaim dapat dilakukan sampai 2038, dengan batas penurunan emisi 12 juta ton setara karbon dioksida. Ia menyebut dokumen ini sebagai kontrak pertama dengan nilai terbesar yang tercatat di bawah sekretariat UNFCCC.
Menurut Haryo, nilai tiap ton emisi yang diklaim diperkirakan 20 sampai 40 dolar AS per ton setara karbon dioksida. Tribunnews menulis kisaran itu berasal dari perhitungan PLN dan hasil negosiasi awal.
Baca jugaAirlangga: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen di Kuartal III 2026, Lebih Tinggi dari China
Tanggapan pemerintah dan Norwegia
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menjadi saksi penandatanganan. Ia menilai kesepakatan ini menunjukkan kerja sama lintas negara dan pelaku usaha dibutuhkan untuk menekan emisi.
“Jadi saya rasa ini satu bukti bahwa antar negara, antar bisnis, bisa saling berkolaborasi untuk menurunkan emisi”
— Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup
Jumhur juga menyampaikan penghormatan kepada Norwegia, yang menurutnya termasuk negara terdepan dalam mitigasi perubahan iklim. Tribunnews melaporkan, ia menyebut perjanjian ini membantu Indonesia selangkah lebih maju menuju target NDC 2030.
Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sigrun Aasland mengatakan kontrak ini memungkinkan Norwegia mendanai proyek penurun emisi di Indonesia, termasuk PLTS terapung. ANTARA menulis namanya Sigrund Asland, sedangkan Tribunnews menulis Sigrun Aasland.
“Mereka telah menetapkan target yang berani dan dengan penandatanganan ini saya berharap kita dapat berkontribusi pada lebih banyak tenaga surya, lebih banyak energi untuk masyarakat Indonesia dan juga untuk pengurangan emisi”
— Sigrun Aasland, Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia
Latar belakang dan pembiayaan di luar APBN
ANTARA mencatat komitmen ini melanjutkan Letter of Intent antara kedua pihak yang diteken di COP30, Belem, Brasil, pada 2025. Tribunnews menyebut skemanya berada di bawah Artikel 6.2 Perjanjian Paris.
Menurut Tribunnews, skema ini menjadi pembiayaan alternatif di luar APBN. Media itu menulis APBN dinilai belum mampu mengakomodasi pencapaian target NDC 2030.
Apa selanjutnya
Haryo berharap kerja sama tidak berhenti di sektor energi. Indonesia, katanya, telah mengusulkan sektor pengelolaan limbah, dan Norwegia dapat menambah cakupan ke sektor lain jika kerja sama berjalan baik.
Tribunnews juga melaporkan Indonesia menjalin kerja sama serupa dengan Jepang dan Korea Selatan. Nilai transaksi dengan kedua negara itu, menurut laporan tersebut, masih dalam tahap diskusi.



