Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR memulai "perang" terhadap perundungan atau bullying anak. Pernyataan itu ia sampaikan dalam peringatan Hari Anak di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026), sembari menjanjikan percepatan revisi dua undang-undang dan dukungan anggaran bagi kepolisian.

Ada tiga hal pokok dalam pernyataannya: revisi regulasi, penguatan institusi kepolisian, dan imbauan kepada aparat penegak hukum serta media. Berikut rangkumannya, termasuk hal-hal yang belum dijelaskan.

Apa yang dinyatakan Dasco soal perang melawan perundungan

Acara tersebut mengusung tema "Bersama Melawan Kekerasan Anak". Menurut Dasco, tema itu harus diwujudkan lewat tindakan nyata, bukan berhenti sebagai tulisan di spanduk atau kegiatan seremonial. Negara, katanya, harus hadir saat anak membutuhkan pertolongan.

“Kami mendukung dan kami menyatakan perang terhadap perundungan anak mulai hari ini”

— Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR

Perlu dicatat, sumber memberi nama acara yang sedikit berbeda. Liputan6 menyebutnya Hari Anak Sedunia, sedangkan Okezone dan iNews menulis Hari Anak Internasional. Lokasi dan tanggalnya sama di ketiga sumber.

Mengapa perundungan anak disorot: dari sekolah ke ruang digital

Dasco menilai perundungan kini tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di ruang publik dan dunia digital. Ia mencontohkan anak yang dihina dan dikucilkan di sekolah, lalu tetap diserang lewat media sosial dan grup percakapan setelah tiba di rumah.

Menurut Dasco, penyebaran foto dan nama korban serta serangan akun palsu membuat anak tidak merasa aman, baik di kelas maupun di rumah dengan telepon genggamnya. Dampak psikologisnya, ujarnya, bisa bertahan lama.

“Kekerasan tidak lagi dibatasi oleh pagar sekolah, jam pelajaran, atau jarak. Satu unggahan dapat disaksikan ribuan orang. Satu gambar dapat disalin berkali-kali.”

— Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR

Dasco juga mengingatkan sekolah, keluarga, dan lembaga agar tidak menyepelekan perundungan sebagai kenakalan biasa, serta tidak memaksa korban diam demi menjaga nama baik institusi. Ia menyebut persoalan di sekolah tidak cukup dilihat dari siapa yang absen, melainkan dari apakah korban berani kembali datang.

Revisi UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Dasco menyatakan DPR berkomitmen merevisi sesegera mungkin Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anggota DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia, menurut Dasco, akan mengawal pembahasan kedua regulasi itu.

Dasco mengakui Indonesia sudah punya sejumlah payung hukum yang relevan: UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan PP Tunas. Namun ia menilai perlindungan di lapangan belum lancar karena penanganan laporan masih berbelit.

“Kita tidak memulai dari nol, tetapi perlindungan masih tersumbat.”

— Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR

Menurut Liputan6, Dasco belum menyebutkan tenggat penyelesaian revisi. Sumber juga tidak merinci pasal mana yang akan diubah.

Direktorat perlindungan anak di Polri: apa yang diminta dan didukung

Judul iNews menyebut Dasco meminta Polri membentuk Direktorat Perlindungan Anak hingga tingkat polsek. Dalam kutipan langsungnya, Dasco menyatakan DPR akan mendukung penuh anggaran kepolisian untuk membentuk direktorat semacam itu di setiap polda dan polres, serta "bahkan mungkin" di polsek. Dengan kata lain, polsek disebut sebagai kemungkinan, bukan keputusan.

Dasco, yang menurut iNews juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, menyatakan DPR akan memperjuangkan tambahan anggaran untuk direktorat tersebut, termasuk kepada Presiden. Ia menambahkan DPR terbuka terhadap kebutuhan lain, seperti fasilitas, sarana, prasarana, dan komunikasi.

Sumber yang tersedia belum memuat tanggapan Polri atas usulan ini, juga belum menyebut besaran anggaran yang dimaksud.

Imbauan untuk penegak hukum dan media

Dasco mendesak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar tidak menunda penanganan perkara perundungan yang mengandung unsur pidana. Menurutnya, proses yang berlarut-larut memperpanjang penderitaan korban dan menghambat pemulihan trauma.

Kepada media massa, ia meminta kehati-hatian dalam memberitakan kekerasan terhadap anak agar identitas korban tidak terungkap dan korban tidak mengalami tekanan psikologis kembali.

Apa artinya bagi sekolah, orang tua, dan masyarakat

Dasco meminta pihak sekolah, organisasi siswa intra sekolah (OSIS), keluarga korban, dan lembaga perlindungan anak ikut menyampaikan masukan yang komprehensif kepada Badan Legislasi DPR. Menurutnya, partisipasi publik dibutuhkan dalam setiap pembuatan undang-undang agar aturan sesuai dengan persoalan di lapangan.

Sumber belum menjelaskan mekanisme atau jadwal penyampaian masukan tersebut. Warga yang ingin terlibat dapat memantau perkembangan pembahasan di Badan Legislasi.

Apa selanjutnya

Yang sudah jelas baru komitmen politik: revisi dua UU dan dukungan anggaran untuk direktorat perlindungan anak. Yang belum diketahui dari sumber meliputi jadwal pembahasan, isi perubahan, jumlah anggaran, dan sikap Polri. Perkembangannya perlu dipantau lewat proses di DPR dan pernyataan resmi kepolisian.