Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berinisial MTP. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengamankannya di kediamannya di Dusun 2 Kajongan, Bojongsari, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu (26/9/2026) dini hari. Ia berstatus tersangka dalam kasus ekspor nikel PT CNI di Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang menurut Kejagung terkait kerugian negara Rp401,6 miliar sepanjang 2017-2019.
Kronologi penangkapan MTP
Menurut Koran Pelita, penangkapan berlangsung sekitar pukul 01.24 WIB. Tim penyidik sempat mengalami hambatan saat hendak memasuki rumah, sebelum akhirnya MTP diamankan. Setelah identitasnya dipastikan, ia dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto untuk diperiksa lebih lanjut.
“MTP sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Jumat (25/9/2026). Namun yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan penyidik, sehingga diamankan.”
— Anang Supriatna, Kapuspenkum Kejaksaan Agung
Anang menyampaikan hal itu melalui siaran pers pada Senin (28/9/2026). Ia menyebut MTP sebagai tersangka perorangan kelima, setelah empat tersangka lain dan satu tersangka korporasi ditetapkan pada hari yang sama dengan penetapan MTP. Tanggapan MTP atau kuasa hukumnya belum diperoleh dari sumber yang dihimpun.
Dugaan peran para tersangka
Menurut penyidik Kejagung, kasus ini bermula pada 2017, saat PT CNI, pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi nikel di Kolaka, diduga mengekspor nikel tanpa memenuhi kewajiban domestic market obligation (DMO). Perusahaan itu juga diduga melakukan uji kadar nikel secara melawan hukum dan meminta NRH, Kepala Unit Sucofindo Kendari periode 2012-2019, menerbitkan dokumen yang tidak sebenarnya sebagai syarat ekspor.
Dengan dokumen itu, PT CNI diduga meminta Kementerian ESDM menerbitkan rekomendasi izin ekspor. Menurut Anang, MTP selaku Sekjen periode 2013-2017 bersama BS, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Ditjen Mineral dan Batubara periode 2017-2018, diduga memenuhi permintaan tersebut secara melawan hukum. Padahal PT CNI disebut belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang menjadi syarat rekomendasi.
PT CNI kemudian diduga meminta pejabat Dinas ESDM Sulawesi Tenggara tidak melakukan verifikasi komprehensif atas pengajuan persetujuan RKAB. Republika menyebut MRI, kepala bidang mineral dan batu bara di dinas itu periode 2017-2019, sebagai tersangka, sedangkan Koran Pelita menuliskan inisial MHI dan menyebut pula NR dari dinas yang sama. Menurut penyidik, persetujuan RKAB yang dimanipulasi terbit secara tidak sah dan dipakai sebagai syarat persetujuan ekspor. Para penyelenggara negara yang memenuhi permintaan itu diduga menerima sejumlah uang dari PT CNI.
Status perkara dan proses selanjutnya
Selain PT CNI sebagai tersangka korporasi, tersangka perorangan meliputi BS, NRH, pejabat dinas ESDM Sulawesi Tenggara, dan MTP. Seluruhnya berstatus tersangka dan belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
Sumber yang dihimpun belum memuat informasi penggeledahan atau penyitaan aset oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara nikel ini. Penggeledahan KPK yang dilaporkan CNN Indonesia pada Selasa (29/9) menyangkut perkara lain, yakni dugaan suap di Kementerian ATR/BPN.



