Indonesia, Turki, Qatar, dan Pakistan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Badr di Doha, Qatar, pada Rabu (21/10/2026). Kesepakatan itu bertujuan memperkuat kerja sama pertahanan dan industri militer keempat negara, menurut Kementerian Pertahanan Nasional Turki.

Siapa yang menandatangani MoU Badr

Penandatangan dari Turki adalah Menteri Pertahanan Nasional Yasar Guler. Qatar diwakili Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Sheikh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Thani.

Indonesia diwakili Wakil Menteri Pertahanan Yusuf Jauhari, sedangkan Pakistan diwakili Menteri Pertahanan Khawaja Muhammad Asif. Kepala Sekretariat Industri Pertahanan Turki, Haluk Gorgun, ikut menandatangani mewakili Turki.

Isi kerja sama pertahanan dalam MoU Badr

Badr berarti bulan purnama. Menurut Kemhan Turki, kesepakatan ini mendorong kerja sama produksi militer, peningkatan kemampuan pertahanan, serta kolaborasi di bidang pelatihan teknis militer, penelitian, dan pengembangan.

Proyek bersama akan meliputi produksi pertahanan, pertukaran teknologi, riset dan pengembangan, serta pelatihan teknis militer. Berdasarkan informasi yang diperoleh Anadolu Agency, memorandum berlaku sejak ditandatangani dan memuat model kerja sama dengan mekanisme serta prosedur yang sudah ditentukan.

Pelaksanaannya diawasi dua badan. Dewan Eksekutif mengidentifikasi proyek, sedangkan Dewan Strategis menetapkan jadwal dan memberi persetujuan, menurut CNBC Indonesia yang merujuk Anadolu.

Kemhan Turki juga menyebut memorandum ini bernilai ekonomi. Dengan menggabungkan kapasitas produksi militer masing-masing negara, inisiatif tersebut diharapkan meningkatkan integrasi dan membantu memenuhi kebutuhan negara sekutu serta mitra.

Bukan pakta pertahanan kolektif

Okezone menyebut kesepakatan ini sebagai perjanjian pertahanan. Namun, CNBC Indonesia yang mengutip Anadolu menyatakan Memorandum Badr adalah nota kesepahaman multilateral sebagai kerangka kerja sama industri pertahanan. Menurut laporan itu, dokumen tersebut tidak mewajibkan keempat negara otomatis saling membantu secara militer bila salah satunya diserang.

Okezone juga mencatat bahwa Turki menandatangani pakta pertahanan bersama Pakistan dan Arab Saudi pada Agustus, yang menetapkan serangan terhadap satu pihak dianggap serangan terhadap semua pihak. Indonesia dan Qatar tidak disebut sebagai pihak dalam pakta itu. Okezone menambahkan bahwa Turki membantu negara-negara Teluk, termasuk Qatar tempat Turki menempatkan pangkalan militer, memperkuat pertahanan di tengah konflik yang melibatkan Iran.

Sikap Prabowo soal pakta militer

Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan bergabung dengan blok kekuatan atau pakta militer mana pun. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Kita tidak mau ikut blok mana pun, kita tidak mau ikut pakta-pakta militer mana pun”

— Prabowo Subianto, Presiden RI

Prabowo menyebut sikap itu sebagai kelanjutan prinsip politik luar negeri para pendiri bangsa. Ia menyebut pendekatannya sebagai kebijakan bertetangga baik yang telah ia upayakan sejak menjabat Menteri Pertahanan di era Presiden Joko Widodo.

Sumber yang tersedia tidak menyebut apakah Kementerian Pertahanan RI memberi penjelasan tersendiri soal MoU Badr, maupun rincian nilai proyek yang akan dikerjakan.