Pemerintah Indonesia mempercepat ratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) agar perjanjian itu berlaku mulai 1 Januari 2027. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikannya dalam konferensi pers daring, Sabtu (21/11/2026), setelah perjanjian diteken di Brussels, Belgia.

Menurut Airlangga, sebagaimana dilaporkan kumparan, naskah perjanjian direncanakan masuk ke parlemen Uni Eropa pada Senin (23/11). Berikut jadwal ratifikasi, isi tarif, peluang bagi UMKM, dan hal yang belum dijelaskan soal harga.

Jadwal ratifikasi dan target berlaku 1 Januari 2027

Airlangga menyebut proses di sisi Uni Eropa dimulai pekan depan, sementara Indonesia berproses di DPR pada saat yang sama. Pemerintah berharap Parlemen Eropa menyetujui perjanjian dalam sidang pleno Desember 2026.

“Ke depan kita mengharapkan persetujuan Parlemen Eropa di sesi Pleno bulan Desember 2026 dan kita akan melakukan juga secara cepat proses ratifikasi di dalam negeri”

— Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Airlangga mengatakan percepatan ini dimaksudkan agar pemberlakuan tidak mengganggu kelangsungan ekspor Indonesia ke Eropa. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso berharap implementasi bisa dimulai 1 Januari 2027 dan menyebut Menko akan mengoordinasikan kebijakan serta regulasi yang diperlukan.

Sebelumnya, Republika melaporkan kedua pihak menargetkan penerapan sementara pada awal 2027, sedangkan Liputan6 menyebut perjanjian berlaku penuh (entry into force) pada 2027. Target 1 Januari 2027 kini disebut lebih spesifik oleh Airlangga. Pemerintah dan pelaku usaha juga menyiapkan aturan pelaksana secara paralel.

Siapa yang meneken dan apa cakupannya

IEU-CEPA ditandatangani bersama Perjanjian Perlindungan Investasi (Investment Protection Agreement/IPA). Menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso, cakupannya meliputi barang, jasa, investasi, kekayaan intelektual, pengadaan pemerintah, persaingan usaha, dan pembangunan berkelanjutan.

Sumber berbeda soal wakil Indonesia yang meneken. CNN Indonesia menyebut Budi menandatangani naskah bersama Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic. Liputan6 menyebut Airlangga yang meneken bersama Sefcovic. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyaksikan prosesi itu, menurut CNN Indonesia.

Von der Leyen menyebut perjanjian ini salah satu kesepakatan dagang paling ambisius Uni Eropa di Asia. Menurut Tribunnews, ia menyebut pasar Uni Eropa berpenduduk sekitar 450 juta jiwa kini terhubung dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sehingga terbentuk pasar gabungan sekitar 730 juta orang.

Tarif ekspor: apa yang berubah

Airlangga menyatakan 90,4 persen pos tarif produk Indonesia langsung dikenai tarif nol persen begitu perjanjian berlaku. Adapun 8,37 persen sisanya akan turun secara berangsur, antara tiga dan 15 tahun, atau lewat skema kuota tarif (TRQ).

Angka sisa tarif berbeda di CNN Indonesia: Budi menyebut 7,92 persen yang dihapus bertahap dalam 3 hingga 15 tahun, sehingga totalnya 98,35 persen pos tarif Uni Eropa.

Menurut Airlangga, tarif nol langsung berlaku bagi minyak sawit beserta turunannya, serta produk padat karya seperti garmen, kain, aksesori, dan alas kaki. Produk kulit, sepatu olahraga, dan sandal juga masuk daftar. Untuk minyak sawit mentah (CPO), Indonesia mendapat kuota bebas bea 1,9 juta ton, ditambah 140 ribu ton minyak sawit. Kuota ini dinaikkan bertahap hingga mencapai batas tertinggi di tahun kesembilan.

Baca jugaPrabowo Saksikan MoU RI–China di Shenzhen, Komitmen Investasi Lebih dari Rp1.300 Triliun

Apa artinya bagi UMKM

Airlangga menyatakan penandatanganan ini membuka akses luas bagi UMKM ke pasar Eropa. Budi menambahkan perjanjian dirancang inklusif agar dinikmati berbagai kalangan usaha, termasuk UMKM dan wirausaha muda.

“Peluang bagi UMKM terbuka luas”

— Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Menurut kumparan, Airlangga menjelaskan bahwa UMKM dimudahkan dalam urusan dokumen ekspor. Mereka boleh menerangkan sendiri asal barangnya atau memakai surat keterangan asal (SKA). Selain itu tersedia situs web khusus UMKM dan basis data tarif yang disusun menurut pos Harmonized System (HS).

Di Uni Eropa, 72 produk indikasi geografis Indonesia akan dilindungi, di antaranya 32 produk kopi dan 12 produk rempah, termasuk pala. Republika mencatat produk UMKM dari negara Uni Eropa juga akan mendapat akses ke pasar Indonesia dengan fasilitas tarif sesuai ketentuan perjanjian.

Bagaimana dengan harga produk

Budi menilai penghapusan tarif membuat produk Indonesia lebih kompetitif dari sisi harga di Eropa. Itu menyangkut harga jual di pasar tujuan ekspor.

Untuk sisi impor, Airlangga menyebut industri dalam negeri berpeluang mendapat mesin, bahan baku, dan barang modal dari Eropa dengan biaya masuk lebih murah. Menurut dia, penurunan tarif menyentuh 86,2 persen pos tarif permesinan, 83,5 persen pada industri kimia, dan 73,9 persen pada industri farmasi. Dampak langsung terhadap harga barang di toko atau pasar Indonesia belum dijelaskan dalam sumber.

Investasi dan langkah selanjutnya

Airlangga berharap perjanjian ini menarik investasi langsung ke bidang kimia, farmasi, pembangkit listrik, dan pengolahan makanan. Ia juga menyebut teknologi seperti kendaraan listrik, energi terbarukan, dan elektronika. Budi menambahkan industri pengolahan, otomotif, dan ekonomi digital sebagai sektor sasaran.

Von der Leyen menyampaikan rencana bertemu Presiden Prabowo Subianto di Brussel pada 11 Desember, sebelum keduanya menghadiri pertemuan G20 di Miami, Amerika Serikat. Selanjutnya, hal yang perlu dipantau adalah masuknya naskah ke parlemen Uni Eropa pada 23 November dan sidang pleno Desember 2026.