Target pertumbuhan ekonomi 8 persen, penerimaan negara yang rendah, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi tiga topik utama di Prasasti Indonesia Policy Forum 2026, Jakarta, Selasa (13/10/2026). Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson dan Hashim Djojohadikusumo sama-sama bicara di forum itu, dengan penekanan berbeda: institusi bagi Robinson, kemauan politik dan SDM bagi Hashim.

Pertumbuhan 8 persen: langka, tetapi masih mungkin

Robinson menyebut pertumbuhan 8 persen per tahun sebagai fenomena yang tidak lazim, meski tampak sederhana. Menurut dia, negara yang pernah mencapainya terbagi dalam tiga jenis. Kelompok pertama adalah perekonomian "ajaib" yang bertransformasi secara struktural dan tumbuh pesat selama beberapa dekade, antara lain Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Tiongkok, dan Singapura, serta Irlandia, Malta, dan Ethiopia.

Dua kelompok lainnya berbasis sumber daya alam. Sebagian menyia-nyiakan kekayaannya, seperti Guinea Ekuatorial, Azerbaijan, dan Turkmenistan, karena lonjakan harga komoditas tidak diinvestasikan ke sektor lain. Sebagian lagi, misalnya Oman, Arab Saudi, dan Botswana, memakai pendapatan dari sumber daya itu untuk mendiversifikasi ekonomi.

Katadata melaporkan Robinson tetap melihat peluang terbuka. Syaratnya, kata dia, tidak ada yang berjalan otomatis.

“Namun, tidak ada hal yang terjadi secara otomatis. Anda harus membangun institusi inklusif yang memberikan insentif dan peluang nyata bagi masyarakat.”

— James A. Robinson, peraih Nobel Ekonomi 2024

Pelajaran Korea Selatan dan modal sosial Indonesia

Robinson memakai Korea Selatan era 1950-an sebagai contoh. Negara itu, katanya, sempat terjebak perbankan tidak sehat, kartel bahan pokok, dan kapitalisme politik. Perubahan datang lewat kontrak sosial baru: perlindungan monopoli dihentikan dan swasta dituntut bersaing di pasar global.

Pemerintah Korea Selatan menggelar rapat promosi ekspor bulanan bersama pimpinan chaebol, dan fasilitas negara hanya diberikan kepada pihak yang mencapai target. Robinson menambahkan, setiap pagi pukul 5 pejabat melaporkan data ekspor harian dari kantor bea cukai ke meja presiden.

Ia menegaskan Indonesia tak perlu meniru mentah-mentah. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, menurut dia, adalah modal sosial yang kuat untuk membangun institusi ekonomi inklusif. Ia juga menyinggung perlunya kepemimpinan yang berani mengambil keputusan jangka panjang.

Rasio penerimaan: 12 persen dan soal kemauan politik

Hashim, yang oleh CNN Indonesia disebut sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, menyoroti rasio penerimaan Indonesia terhadap PDB yang menurutnya baru 12 persen. Ia membandingkannya dengan Kamboja pada 18 persen dan Vietnam pada 23 persen. Republika menyebutnya Board of Advisors Prasasti dalam forum yang sama.

Hashim menilai lompatan Kamboja dari 9 persen sekitar satu dekade lalu didorong kemauan politik. Di hadapan audiens yang dihadiri Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, ia bersama Prabowo menilai rendahnya penerimaan Indonesia disebabkan absennya kemauan politik dan kuatnya resistensi birokrasi terhadap reformasi.

Menurut Hashim, tujuan Presiden adalah membawa rasio Indonesia ke level Kamboja dalam dua hingga tiga tahun. Jika tercapai, langkah berikutnya adalah mengejar Vietnam, yang ia akui memerlukan waktu sangat lama.

Baca jugaDua Tahun Prabowo-Gibran: Kepuasan Publik 50,1 Persen dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Jadi Sorotan

MBG dan kualitas sumber daya manusia

Di hadapan Robinson, Hashim memaparkan MBG sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM. Ia menyebut gagasan program ini sudah muncul sejak 2006, ketika Prabowo cemas pada kondisi gizi dan pendidikan anak. Saat itu, katanya, tengkes (stunting) mencapai sekitar 30 persen.

Ia juga mengutip kajian pemerintahan sebelumnya bahwa sekitar 41 persen anak sekolah berangkat tanpa sarapan. Kondisi itu dinilai mengganggu konsentrasi belajar.

“Jadi, bisa Anda bayangkan ketika anak-anak harus mengikuti pelajaran selama tiga, empat, atau lima jam dengan perut kosong”

— Hashim Djojohadikusumo, Board of Advisors Prasasti

Hashim membandingkan Indonesia dengan Korea Selatan lewat hasil PISA. Menurut ingatannya, Indonesia terakhir berada di peringkat ke-62 dari 70 negara. Ia juga menyatakan MBG bukan kebijakan baru di dunia dan Indonesia tergolong terlambat menerapkannya.

Catatan redaksi: dua sudut pandang

Dari papaparan keduanya, tampak benang merah menurut analisis redaksi: keduanya menyinggung peran keputusan dan tata kelola. Robinson membahas institusi inklusif dan disiplin eksekusi seperti di Korea Selatan. Hashim membahas kemauan politik dan resistensi birokrasi. Sumber tidak menyebut keduanya saling merespons atau sepakat.

Sumber yang tersedia belum memuat langkah rinci untuk menaikkan rasio penerimaan, juga tanggapan resmi Kementerian Keuangan atas target itu. Data dampak MBG terhadap hasil belajar atau produktivitas pun belum disampaikan; Hashim menempatkannya sebagai investasi jangka panjang. Angka rasio penerimaan, kajian sarapan, dan peringkat PISA adalah klaim pembicara dan belum diverifikasi secara independen dalam laporan-laporan ini.

Baca jugaBGN Tutup Permanen Dua Dapur MBG di Semarang dan Batang, 4.965 Penerima Manfaat Dialihkan

Robinson sendiri mengakui pertumbuhan 8 persen secara berkelanjutan itu sulit, tetapi pernah terjadi dalam sejarah. Menurut dia, untuk mewujudkannya diperlukan komitmen dan institusi yang tepat.