Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyebut kerugian akibat serangan siber di Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar US$6,2 miliar. Angka itu ia sampaikan dalam acara FEKDI x IFSE 2026 di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Menurut konversi CNN Indonesia, nilainya setara Rp110,93 triliun dengan asumsi kurs Rp17.892 per dolar AS.

Perkiraan kerugian serangan siber di Indonesia

Destry menjelaskan bahwa angka tersebut diambil dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet dan statistik di Indonesia. Ia menyebut kerugian diperkirakan sekitar US$6,2 miliar pada 2026, dan mengulang angka itu dalam sambutannya di acara tersebut.

“Pada tahun 2026 saja diperkirakan kerugian karena serangan cyber di Indonesia itu mencapai sekitar US$6,2 miliar. Kami ambil datanya ini dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet dan statistik di Indonesia,”

— Destry Damayanti, Gubernur Bank Indonesia

Menurut detikFinance, Destry berbicara soal kejahatan siber di sektor keuangan, yang ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah pada 2026. Kerugian tersebut berasal dari penyalahgunaan data, fraud, hingga scam.

Destry menilai penggunaan kecerdasan artifisial (AI) yang kian cepat, bersama otomatisasi, ikut memperbesar ancaman berupa serangan siber, penyalahgunaan data, kecurangan, dan penipuan daring.

Perbedaan konversi ke rupiah

Angka pokok yang disebut Destry adalah dalam dolar AS, yakni US$6,2 miliar. Konversi ke rupiah berbeda antarmedia karena asumsi kurs yang dipakai tidak sama.

CNN Indonesia menghitungnya sekitar Rp110,93 triliun dengan kurs Rp17.892 per dolar AS. Adapun detikFinance menulis sekitar Rp111,02 triliun dengan asumsi kurs Rp17.908.

Sinergi memperkuat sistem pembayaran aman

Destry menilai naiknya risiko itu menuntut penguatan berkelanjutan pada pengamanan sistem pembayaran dan pelindungan konsumen, sejalan dengan kemajuan teknologi digital. BI menyatakan akan menggandeng industri serta kementerian dan lembaga.

“Oleh karena itu Bank Indonesia bersama industri dan kementerian/lembaga (K/L) harus terus memperkuat sinergi kebijakan sistem pembayaran yang aman serta berorientasi pada perlindungan konsumen.”

— Destry Damayanti, Gubernur Bank Indonesia

Baca jugaBank Indonesia Tahan BI Rate di 5,75 Persen, Perkuat Insentif Jaga Rupiah

Bagi BI, menurut Destry, penciptaan dan pengembangan sistem pembayaran yang aman merupakan mandat lembaga, termasuk ekosistem pendukungnya. Sistem tersebut, kata dia, harus andal dan dipercaya penggunanya.

detikFinance menulis bahwa koordinasi dengan pihak terkait itu dilakukan untuk memperkuat sistem pembayaran dengan mengedepankan pelindungan konsumen. Langkah tersebut, menurut laporan itu, sejalan dengan mandat BI dan upaya menjaga ekosistem pembayaran digital tetap aman dan andal.

Kebijakan BI untuk dorong pertumbuhan ekonomi

Dalam kesempatan yang sama, Destry menyampaikan bahwa BI telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan itu mencakup penjagaan stabilitas moneter, kebijakan makroprudensial, dan sistem pembayaran yang mendukung pertumbuhan.

“Membentuk pertumbuhan ekonomi yang baik ini tentu dengan pemanfaatan tadi, akselerasi dan digitalisasi di Indonesia itu perlu kita akselerasi di depan,”

— Destry Damayanti, Gubernur Bank Indonesia

Dalam pernyataan yang dilaporkan kedua media, rincian kerugian per jenis serangan maupun metode perhitungan datanya belum dipaparkan.