Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dibaca lewat tiga lensa pada Selasa (20/10/2026): hasil survei Arus Survei Indonesia (ASI), penilaian pakar atas peran Gibran, dan peringatan pengamat soal gerakan oposisi di luar parlemen. Ketiganya menunjukkan gambaran yang tidak seragam.
Penilaian publik: percaya masih di atas 60 persen
Survei Nasional ASI pada 23–29 Juli 2026 mencatat 61,4 persen responden sangat atau cukup percaya pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebanyak 35,9 persen kurang atau sangat tidak percaya, dan 2,7 persen tidak menjawab.
Angka kepuasan individu berbeda. Kinerja Prabowo dinilai memuaskan oleh 57,6 persen responden, sedangkan kinerja Gibran oleh 40,1 persen. Sebanyak 54,4 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja Gibran.
Survei melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi lewat wawancara tatap muka dengan metode multistage random sampling. Margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hasilnya dipaparkan dalam diskusi di Hotel Alia Cikini, Jakarta.
Direktur Eksekutif ASI Ali Rif'an mengakui tingkat kepuasan menurun dibanding 100 hari pertama pemerintahan. Namun ia menilai kepercayaan di atas 60 persen menjadi modal bagi pemerintah untuk memulihkan kinerja. Menurutnya, kepercayaan dan kepuasan adalah dua indikator berbeda, sehingga warga bisa kecewa tetapi tetap percaya.
Ali juga menyebut 75,1 persen responden setuju bila Prabowo kembali merombak kabinet. Ia membaca temuan itu sebagai tanda bahwa kekesalan publik tidak hanya tertuju pada presiden, tetapi juga pada para pembantunya. Persoalan yang perlu diperhatikan, katanya, meliputi tingginya harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan kerja, dan strategi komunikasi publik.
Peran Wapres Gibran: antara tugas konstitusional dan penilaian pakar
BBC News Indonesia mencatat konstitusi tidak merinci tugas pokok wakil presiden. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 hanya menyatakan presiden dibantu satu orang wakil presiden, dan Pasal 8 ayat (1) mengatur wapres menggantikan presiden dalam kondisi tertentu. Karena itu, ruang kerja wapres banyak ditentukan presiden.
Gibran beberapa kali menyatakan tidak ada visi atau program lain selain milik Prabowo. Ia meluncurkan Lapor Mas Wapres pada 11 November 2024. Awalnya warga datang langsung dan kuota harian dibatasi sekitar 50-60 orang. Kini warga mendaftar daring, lalu keluhan yang terverifikasi ditayangkan di kanal YouTube Wakil Presiden. BBC melaporkan pembentukan program itu belakangan disebut membuat Istana Presiden meradang karena tanpa koordinasi.
Menurut catatan kanal resmi dan situs wapresri.go.id yang dirujuk BBC, Gibran baru lima kali memimpin rapat koordinasi dalam dua tahun. Rapat itu mencakup penanganan erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki (12 November 2024), Desain Besar Olahraga Nasional (4 Desember 2024), percepatan penurunan stunting (12 November 2025), kepariwisataan (12 Januari 2026), dan penanganan banjir di Tuban (6 Maret 2026).
“Kita ingin pemerintah hadir di saat-saat darurat seperti ini”
— Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden
Selain rapat, kegiatan Gibran banyak berupa meninjau proyek pemerintah, program Makan Bergizi Gratis, layanan kesehatan, lokasi bencana, dan pasar, serta menghadiri berbagai acara dan menerima audiensi. Dua momen yang ramai di media sosial adalah kehadirannya di acara mancing gratis di Kabupaten Bekasi pada 26 Oktober 2025 dan makan siang bersama 280 pengemudi ojek daring di Batam pada 10 September 2025.
Pakar politik BRIN Firman Noor menilai kegiatan semacam itu sebatas pemanis. Berdasarkan pengamatannya, Gibran nyaris tidak dilibatkan dalam keputusan strategis bidang politik, hukum, maupun ekonomi. Ia menduga, merujuk kesepakatan politik Prabowo dan Jokowi, Gibran sejak awal dipasang sebagai pendulang suara. Pernyataan itu disampaikan kepada BBC pada Jumat (09/10).
BBC juga melaporkan analisis sejumlah pakar politik bahwa citra Gibran merosot setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang, menurut mereka, secara implisit menyatakan ia tidak tamat SMA. Para pakar itu menilai posisinya menjadi rentan bila ada manuver partai di DPR. Tanggapan Gibran atas penilaian tersebut tidak terdapat dalam sumber yang dirujuk artikel ini.
Oposisi jalanan dan ruang kritik di parlemen
Pengamat politik Boni Hargens menyoroti munculnya gelombang oposisi jalanan, yakni gerakan oposisi nonparlemen di media sosial maupun dunia nyata. Dalam program Rakyat Bersuara di iNews pada Selasa (20/10/2026), ia menilai gerakan itu tumbuh karena ruang bagi suara kritis di parlemen terbatas. Menurutnya, tanpa titik temu gerakan ini bisa menjadi bola liar.
Boni juga mengapresiasi pemerintah. Ia menilai manajemen parlemen berjalan efektif dan efisien, dengan peran signifikan tokoh Gerindra seperti Dasco. Legislasi disebutnya berjalan cepat, misalnya RUU Perampasan Aset yang menurutnya akan menjadi undang-undang pada Desember. Namun, katanya, kekuatan politik yang besar di parlemen menyisakan oposisi kecil sehingga aspirasi kritis tidak tertampung.
Apa yang bisa dibaca dari ketiga penilaian
Data ASI menunjukkan kepercayaan publik masih lebih tinggi daripada kepuasan, dan angka untuk Gibran lebih rendah daripada Prabowo. Perlu dicatat, survei dilakukan pada Juli 2026, sehingga belum tentu mencerminkan situasi terbaru. Penjelasan Firman Noor dan Boni Hargens adalah pandangan pengamat, bukan keputusan resmi.
Dalam sumber yang tersedia, belum ada tanggapan resmi dari Istana, Wakil Presiden, maupun partai pendukung pemerintah atas penilaian-penilaian tersebut.
