Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang ekspor gas ke negara tetangga. Pernyataan itu ia sampaikan seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Alasan Bahlil: kebutuhan dalam negeri lebih dulu
Bahlil menjelaskan, opsi tersebut berkaitan dengan ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik dunia. Menurut dia, kebutuhan energi domestik harus menjadi prioritas sebelum gas dipasok ke luar negeri.
Ia menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia kini berada dalam kondisi harus bertahan atau survival. Bahlil mengatakan seluruh kementerian mampu menjabarkan arahan Presiden itu ke dalam program yang mengarah pada survival.
“Jadi kalau negara lain ada pandangan lain untuk kita, hati-hati saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga karena harus survival kan, harus penuhi kebutuhan dalam negeri”
— Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM
Dalam pernyataan yang dikutip, Bahlil tidak menyebut negara tertentu. Sumber yang dirujuk juga belum memuat keputusan final, ataupun tanggapan dari negara tetangga yang menjadi tujuan ekspor.
Arahan Prabowo soal survival
Dalam sidang kabinet yang sama, di Istana Merdeka, Prabowo menyatakan Indonesia selalu menjadi sasaran kekuatan maupun negara yang ingin mengambil kekayaan alamnya. Ia mengaku menghadapi tantangan dan kesulitan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.
Prabowo juga menyinggung berbagai bentuk penyelundupan, mulai dari narkotika, timah, emas, batu bara, kayu, BBM, hingga pupuk. Menurut dia, sumber daya alam ibarat darah bangsa, dan dalam keadaan survival yang utama adalah kepentingan nasional dan kepentingan rakyat.
Baca jugaBahlil Pastikan BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026, Airlangga: APBN Mampu Serap Harga Minyak
Kontrak gas ke Singapura hingga 2028
CNBC Indonesia mencatat, pada 2022 Kementerian ESDM menyampaikan kontrak penjualan gas ke Singapura diperpanjang lima tahun hingga 2028. Saat itu Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut Singapura meminta bantuan agar pasokan gas bumi dari Indonesia tetap berlanjut, karena ketergantungannya masih cukup tinggi.
Data SKK Migas menunjukkan kontrak ekspor ke Gas Supply Pte Ltd (GSPL) diperpanjang hingga 2028. Volumenya tercatat 160 BBUTD pada 2023 dan 180 BBUTD pada 2024–2028. Kebutuhan gas Singapura semula dipasok dari Blok Corridor, Sumatra Selatan.
Pada April 2025, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyatakan sumber ekspor ke Singapura akan direalokasi dari Sumatra ke Natuna. Sekitar 30 MMSCFD ekspor dikurangi mulai Juni 2025 agar kebutuhan dalam negeri terpenuhi, sementara pemenuhan untuk Singapura dimaksimalkan dari Natuna.
Tiga kontrak ekspor menurut data SKK Migas 2020
Berdasarkan data SKK Migas tahun 2020, ada tiga kontrak ekspor gas Indonesia ke Singapura dengan pasokan minimal sekitar 700 MMSCFD. Dengan volume itu, hampir 60 persen pasokan gas Singapura berasal dari Indonesia.
Kontrak pertama merupakan gas pipa dari lapangan yang dikelola Medco E&P Grissik Ltd dan Petrochina untuk GSPL, dengan volume 350 BBTUD dan masa berlaku hingga 2023. Kontrak kedua berasal dari lapangan yang dikelola Medco Natuna, Premier Oil, dan Star Energy untuk SembCorp Gas (SembGas), berakhir pada 2028.
Kontrak ketiga merupakan ekspor dari lapangan yang dikelola Premier Oil ke SembGas, yang juga berakhir pada 2028. Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dalam sumber mengenai kontrak mana yang dimaksud Bahlil.
