Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membantah bahwa wacana memindahkan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, berasal dari Hashim Djojohadikusumo. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), setelah wacana tersebut menuai penolakan dari Kesultanan Banten dan sejumlah pihak.
Menhut: gagasan habitat kedua datang dari ilmuwan
Menurut Raja Juli, ada informasi yang menyesatkan seolah-olah ide translokasi badak jawa ke Alas Purwo berasal dari Hashim. Ia menyebut gagasan itu sudah dikaji para ilmuwan sejak 1980-an dan kembali tercatat dalam kajian 2015, dengan istilah habitat kedua atau second wild population.
Hashim, menurut Raja Juli, hanya menyampaikan kembali rekomendasi ilmuwan tersebut. CNN Indonesia menyebut Hashim sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim sekaligus adik kandung Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, JPNN menulis bahwa wacana relokasi dicetuskan Hashim, dengan alasan kerawanan Ujung Kulon terhadap tsunami dan letusan Gunung Anak Krakatau.
Ujung Kulon tetap rumah utama, lokasi belum diputuskan
Raja Juli menjelaskan, pencarian habitat kedua dilatarbelakangi ancaman terhadap badak jawa di Ujung Kulon. Ancaman itu mencakup potensi bencana vulkanik, tsunami, wabah penyakit, keterbatasan habitat, dan perkawinan sedarah (inbreeding).
“Rumah utama badak Jawa itu, itu tetap di Ujung Kulon, di Taman Nasional Ujung Kulon”
— Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan
Ia memastikan pemerintah belum menentukan lokasi. Selain Alas Purwo, Taman Nasional Baluran dan taman nasional lain masih dalam kajian. Kalaupun ada pemindahan, menurutnya hanya sebagian kecil badak yang dipindahkan, dan lokasi serta metodenya harus melalui kajian ilmiah. Raja Juli menyatakan pemerintah tidak akan mengambil keputusan tanpa rekomendasi ilmuwan.
CNN Indonesia juga melaporkan bahwa pemerintah berencana memperbaiki ekosistem dan memperketat pengamanan kawasan Ujung Kulon. Raja Juli turut membela Hashim sebagai pihak yang berkomitmen pada konservasi, dengan contoh penyelamatan harimau sumatra.
Penolakan dan catatan sebelumnya
Kesultanan Banten mengirim surat bernomor 021/Pres-TN/KB/XI/2026 kepada Presiden Prabowo, dikutip VIVA pada Selasa (17/11/2026). Surat yang ditandatangani Sultan Syarief Muhammad Ash-Shafiuddin itu menolak pemindahan sebagian populasi badak ke luar Banten dan meminta rencana dibatalkan, konservasi di Ujung Kulon diprioritaskan, serta pihak Banten dilibatkan dalam keputusan.
Tetua adat Badui sekaligus Kepala Desa Kanekes, Lebak, Jaro Oom, meminta pemerintah pusat mengkaji wacana itu secara ilmiah dan cermat. Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi juga meminta kajian ulang.
Di DPR, anggota Komisi IV Sonny T Danaparamita dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan enam catatan. Menurut JPNN, ia meminta wacana itu ditelaah secara ilmiah, mendalam, dan komprehensif, serta memandang habitat kedua sebagai langkah mitigasi risiko kepunahan.
Apa selanjutnya
Sumber yang tersedia belum memuat jadwal studi, jumlah badak yang mungkin dipindahkan, maupun keputusan final. Tanggapan pemerintah pusat secara khusus atas surat Kesultanan Banten dan sikap Gubernur Banten juga belum tercantum.



