Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berjanji tidak akan menerbitkan izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten. Janji itu ia sampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Raja Juli juga menyarankan agar tidak ada tambang sama sekali di sekitar kawasan konservasi tersebut. Ia menanggapi informasi bahwa perairan di sekitar Ujung Kulon masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Pernyataan Menhut soal izin tambang di Ujung Kulon

Menurut Raja Juli, meskipun ada WUP di sekitar Ujung Kulon, kegiatan tambang yang membutuhkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) tetap harus lewat kewenangan Kementerian Kehutanan. Ia memastikan tidak akan memberikan persetujuan itu untuk tambang di dalam taman nasional.

“Kalau toh tetap ada, nanti izin ya PPKH-nya tetap di saya dan saya, saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon”

— Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan

Soal WUP, Raja Juli meminta hal itu ditanyakan kepada pihak Kementerian ESDM. Ia menyebut kondisi ideal adalah tidak ada penetapan wilayah pertambangan di sekitar taman nasional, termasuk di perairan Ujung Kulon.

Ia menegaskan izin di taman nasional hanya terkait konservasi. Menurut kumparan, ia juga menyebut tidak akan ada tambang di area taman nasional di Indonesia.

Latar belakang: wacana pemindahan badak dan peta WUP

Dalam beberapa hari terakhir muncul wacana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo. Menurut kumparan, wacana itu dilontarkan Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo, dan memunculkan dugaan publik bahwa kawasan tersebut akan dijadikan lokasi tambang emas. Dugaan itu belum disertai bukti dalam sumber yang kami pakai.

Baca jugaRelokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Ditolak Kesultanan Banten dan Badui; Menhut Raja Juli: Bukan Ide Hashim

Menurut Liputan6, Kementerian ESDM menetapkan perairan di sekitar TNUK masuk peta WUP lewat Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Keputusan yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu ditetapkan pada 12 Februari 2026.

Pada peta lampiran, perairan di sekitar TNUK ditandai warna krem sebagai WUP, sedangkan daratan TNUK tampak berada di luar wilayah pertambangan. Keputusan itu menetapkan tiga klasifikasi: WUP, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Apa arti status WUP

Status WUP merupakan bagian dari penataan wilayah pertambangan dan menjadi dasar penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Masih ada tahapan perizinan dan persyaratan lain sebelum usaha tambang bisa berjalan. Karena itu, masuknya perairan Ujung Kulon dalam peta WUP belum berarti ada izin menambang di sana.

Kawasan TNUK juga mencakup perairan. Luasnya tercatat 105.694,46 hektare, terdiri dari sekitar 61.357 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan, berdasarkan peta wilayah kerja di situs Balai Taman Nasional Ujung Kulon.

Dalam sumber yang tersedia, belum ada tanggapan dari Kementerian ESDM atas saran Menhut soal WUP tersebut.