Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan dalam dua tahun. Pernyataan itu tertuang dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Artikel ini membandingkan data yang diajukan pemerintah dengan hal-hal yang belum dijawab oleh sumber yang tersedia, agar pembaca dapat menimbang klaim tersebut secara proporsional.
Apa yang diklaim pemerintah
Menurut Zulkifli, kedelapan komoditas itu adalah beras, jagung, gula konsumsi, bawang merah, serta empat produk lain: cabai rawit, cabai besar, telur ayam, dan daging ayam. Ia juga menyebut pemerintah tidak lagi mengimpor beras untuk konsumsi masyarakat.
“Alhamdulillah, ikhtiar memperkuat kedaulatan pangan mulai menunjukkan hasil. Kita bersyukur Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri.”
— Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan
Zulkifli menggambarkan hasil tersebut sebagai bagian dari upaya menaikkan produksi nasional. Upaya itu disertai jaminan harga bagi petani, pasokan pupuk bersubsidi, dan penggerakan perekonomian di desa.
Data yang diajukan sebagai pendukung
Dari sisi cadangan, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani melaporkan pada 20 Oktober 2026 bahwa stok beras pemerintah sekitar 4,55 juta ton. Cadangan ini disebut ikut menopang pasokan dalam negeri.
Dari sisi petani, Badan Pusat Statistik mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional September 2026 sebesar 131,11, lebih tinggi dari 120,30 pada September 2024. Indikator ini membandingkan harga yang diterima petani dengan harga yang harus mereka bayar untuk konsumsi dan produksi. Kenaikannya menunjukkan daya tukar hasil tani menguat, tetapi tidak otomatis menggambarkan pendapatan seluruh petani.
Pemerintah juga menyebut harga pembelian gabah kering panen di tingkat petani Rp6.500 per kilogram. Untuk jagung berkadar air 18-20 persen yang sudah layak panen, harga pembeliannya Rp5.500 per kilogram.
Dari sisi biaya produksi, harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi dipangkas 20 persen sejak 22 Oktober 2025. Urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. Pemerintah juga menyederhanakan tata kelola distribusi pupuk agar penyalurannya ke petani lebih cepat.
Data Kementerian Pertanian menunjukkan jumlah petani yang menebus pupuk bersubsidi hingga Juli 2026 naik rata-rata tujuh persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Angka ini menggambarkan jumlah penebus, bukan hasil panen atau pendapatan petani.
Program desa dan pesisir
Zulkifli menyebut 10.070 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sudah beroperasi, sementara 28.662 bangunannya rampung. Pemerintah menargetkan bangunan yang selesai mencapai sekitar 35 ribu hingga 40 ribu unit pada akhir 2026. Jumlah koperasi yang beroperasi, dengan demikian, lebih kecil daripada jumlah bangunan yang rampung.
Koperasi tersebut diarahkan menjadi sarana distribusi kebutuhan pokok, produk bersubsidi, dan layanan ekonomi bagi warga desa.
Untuk pesisir, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat 65 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih masih dalam uji coba operasional. Sejak awal Juni 2026, transaksi ikan di lokasi-lokasi itu mencapai 719 ton dengan nilai Rp18,77 miliar.
Yang belum terjawab: tanggapan pihak lain dan data tambahan
Sumber yang digunakan dalam analisis ini hanya memuat keterangan pemerintah. Keduanya tidak memuat tanggapan pihak lain, seperti pengamat atau organisasi petani, dan tidak menyertakan data ketenagakerjaan. Karena itu, artikel ini tidak menilai benar atau tidaknya klaim tersebut.
Sejumlah pertanyaan layak diajukan kepada pemerintah. Apa ukuran resmi swasembada untuk tiap komoditas, apakah berlaku nasional atau berbeda antardaerah, dan bagaimana tingkat harga di konsumen? Data NTP juga belum dirinci per subsektor, sehingga belum tampak apakah kenaikannya merata.
Perlu dicatat pula bahwa angka stok Bulog adalah potret pada satu tanggal, tanpa pembanding dari periode sebelumnya dalam sumber. NTP pun hanya dibandingkan pada dua titik waktu, yakni September 2024 dan September 2026. Pembaca perlu melihat data tambahan untuk menilai kecenderungan jangka panjangnya.
Baca jugaDua Tahun Prabowo-Gibran: Survei ASI Catat Kepercayaan 61,4 Persen, Pengamat Soroti Peran Wapres
Apa selanjutnya
Zulkifli menegaskan bahwa peningkatan produksi harus memberi manfaat langsung bagi mereka yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan.
“Capaian ini harus dirasakan oleh petani, nelayan, dan masyarakat yang selama ini suaranya kerap kurang terdengar dalam rantai pangan. Inilah amanah yang harus kita jaga bersama.”
— Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan
Ukuran yang paling mudah diperiksa publik ke depan adalah kelanjutan data NTP, serapan stok Bulog, kinerja koperasi desa yang beroperasi, dan ketiadaan impor beras untuk konsumsi.
Redaksi akan memperbarui artikel ini bila ada data tambahan atau tanggapan dari pihak lain terkait klaim swasembada.
