Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menetapkan empat orang sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025–2026. Penetapan diumumkan dalam konferensi pers di Kantor Kejati Jatim, Surabaya, Kamis (19/11/2026) malam.

Menurut penyidik, audit BPKP Perwakilan Jawa Timur mencatat kas PDTS KBS sebesar Rp3.270.559.452 tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kurun 2025 hingga 2026. Para tersangka masih berstatus tersangka dan belum diadili.

Siapa saja tersangka dan apa perannya

Keempat tersangka adalah Mochammad Nahroni (MN), Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS; Nurika Widyasanti (NW), Direktur Operasional dan Umum; Eliya Emi Suprapto (EES), anggota Badan Pengawas PDTS KBS; serta Muhammad Ma'ruf (MM), advokat dari kantor hukum Ma'ruf Syah and Partner.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, menyebut perkara bermula pada Februari 2025. Ketika itu, jajaran direksi dan sejumlah karyawan PDTS KBS dipanggil untuk diperiksa oleh Kejari Tanjung Perak atas pengaduan soal dugaan korupsi dalam pengelolaan sewa tenant.

Nurika dan Nahroni disebut menghubungi Eliya untuk mencari pengacara. Eliya lalu memperkenalkan keduanya kepada Ma'ruf, yang diduga menawarkan upaya penutupan perkara di Kejari Tanjung Perak.

Dugaan aliran dana Rp2,41 miliar untuk mengurus perkara

Untuk pendampingan itu, Ma'ruf diduga meminta biaya jasa hukum Rp100 juta dan dana Rp500 juta yang disebut sebagai biaya penutupan perkara. Dana diambil dari kas PDTS KBS atas persetujuan Nurika dan Nahroni, dengan Kepala Departemen Keuangan, Sutini, yang berstatus saksi, diperintahkan mencairkannya.

“Selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh tersangka EES kepada tersangka MM namun uang tersebut tidak pernah diberikan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak”

— I Gede Punia Atmaja, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim

Pada April 2025, direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS diperiksa Kejati Jatim. Ma'ruf diduga kembali meminta biaya jasa hukum Rp100 juta, ditambah dana Rp995 juta, yang disetujui Nurika dan Nahroni. Permintaan itu disebut terus naik hingga total yang dikeluarkan Rp2,41 miliar. Menurut penyidik, uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim dan pemeriksaan tetap berjalan.

Agar pengeluaran tampak sah, keempat tersangka diduga bersekongkol menyusun perjanjian jasa hukum, laporan tinjauan SOP KBS, perjanjian kerja sama fiktif, serta kuitansi honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan litigasi dengan nilai total Rp2,41 miliar.

Rincian kas yang tak dapat dipertanggungjawabkan

Di luar urusan perkara, penyidik menemukan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional BBM, pembayaran THR, dan honorarium yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nilainya Rp707.775.022 pada 2025 dan Rp152.784.430 pada 2026.

Total kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada 2025 hingga 2026 mencapai Rp3.270.559.452, berdasarkan audit BPKP Perwakilan Jawa Timur nomor PE.03.03/SR-940/PW 13/5.1/2026 tertanggal 11 November 2026. Salah satu sumber menyebut angka itu sebagai kerugian keuangan negara.

Ada perbedaan penyebutan periode pemeriksaan April 2025 di sumber. Kumparan menulis 2023–2024, sedangkan Kompas.com dan D-Onenews menulis 2013–2024.

Pasal yang disangkakan dan penahanan

Para tersangka disangkakan primair Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidairnya Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c dengan undang-undang yang sama.

Menurut D-Onenews, keempatnya ditahan di Rumah Tahanan Cabang Kejati Jatim selama 20 hari, mulai 19 November hingga 8 Desember 2026.

Kasus lain di PDTS KBS dan langkah berikutnya

Kasus ini bukan yang pertama di perusahaan daerah tersebut. Pada 21 Juli 2026, Chairul Anwar, yang pernah memimpin PDTS KBS sebagai direktur utama pada 2016–2024, ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan korupsi anggaran pakan satwa. Perhitungan sementara bersama BPKP menyebut kerugian negara dalam perkara itu Rp10.209.664.735,60.

Soal kemungkinan pihak luar atau penerima honorarium, penyidik menyatakan masih menelusuri dokumen pertanggungjawaban internal. Jumlah penerima honorarium dan potensi tersangka lain belum dirinci. Penyidik menyatakan akan mendalaminya. Sumber yang tersedia belum memuat tanggapan para tersangka atau kuasa hukumnya.