Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani belum bersedia menilai Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan DPR pada Selasa (6/10/2026). Ditemui di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2026), ia menyebut Apindo belum memegang naskah resminya.
Apindo menunggu naskah resmi
Menurut CNN Indonesia, Shinta mengatakan banyak pewarta menanyakan tanggapan Apindo, tetapi pihaknya memilih menunggu dokumen final. Ia menilai tidak ada gunanya berspekulasi atau berasumsi tanpa melihat draf akhir atau narasi resmi aturan itu.
“Soalnya kalau enggak ada naskahnya gimana kita mau komentar gitu? Kita enggak tahu persisnya”
— Shinta Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Shinta menyatakan Apindo sebenarnya sudah menyampaikan masukan dan pandangan untuk tiap isu kepada pemerintah. Ia mengakui ada indikasi sebagian aturan mengarah kembali ke undang-undang lama, seperti pada poin outsourcing atau alih daya. Meski begitu, katanya, Apindo tetap berfokus pada isu modern, termasuk pekerjaan masa depan dan peningkatan pelatihan kerja.
Ia juga menyinggung kemungkinan aturan mengikuti permintaan serikat buruh. Menurut Shinta, hal itu tidak dapat diterima pengusaha, namun keputusan akhirnya ada pada pemerintah yang menyampaikannya kepada DPR.
Tanggapan asosiasi ojol
Dari kalangan pengemudi ojek online (ojol), dukungan datang dari Wiwit Sudarsono, Ketua Umum Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia. Menurut Republika, ia menyampaikannya saat dihubungi pada Rabu (7/10/2026).
“Kami bersyukur dan gembira dengan disahkannya UU Pelindungan Ketenagakerjaan oleh DPR. Semoga dengan adanya UU tersebut kesejahteraan buruh atau pekerja menjadi lebih baik”
— Wiwit Sudarsono, Ketua Umum Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia
Kepastian pemagangan menurut Menaker
Menurut ANTARA, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli di Jakarta, Kamis, menyatakan masa magang paling lama enam bulan. Selama itu, peserta menerima uang saku dan sertifikat pemagangan, dilindungi aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta menjadi peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
“Pemagangan bukan untuk menggantikan pekerja dengan tenaga murah”
— Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan
CNBC Indonesia mencatat Yassierli memaparkan 10 poin penting UU ini. Perekrutan hingga hubungan kerja tidak boleh diwarnai diskriminasi, pelaporan lowongan diperketat untuk menekan percaloan dan lowongan fiktif, dan penahanan ijazah serta dokumen pribadi dilarang. Pekerja yang terkena PHK mendapat dana cadangan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan.
“Pelindungan pekerja memasuki babak baru. UU Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk menghadirkan aturan yang lebih jelas, adil, dan relevan dengan dunia kerja yang terus berubah dan berkembang”
— Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan
Tanggapan serikat buruh
Menurut Republika, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pengesahan itu langsung kepada massa buruh dan menyebut DPR bersama pemerintah menunaikan janji menyelesaikan aturan tersebut pada Oktober 2026. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyebutnya sejarah penting bagi perjuangan buruh dan menyatakan koalisi buruh akan terus mengawal hak pekerja.
Latar pengesahan di DPR
Rapat Paripurna DPR ke-9 Masa Sidang I 2026-2027 mengesahkan RUU tersebut pada Selasa (6/10/2026). Panitia Kerja melaporkan RUU terdiri dari 23 bab dan 313 pasal, mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, hingga pengupahan. RUU ini menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dan, menurut Yassierli, menyatukan norma UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja.


