Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengakui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 sebesar Rp98.466.351 naik dibanding tahun lalu. Meski begitu, biaya yang harus dilunasi calon jemaah turun Rp3.108.000. Pernyataan itu ia sampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Menurut iNews, BPIH 2026 senilai Rp87.409.365. Irfan, yang akrab disapa Gus Irfan, menyatakan kenaikan total biaya tahun ini tidak dapat dielakkan.

Menhaj: total biaya haji 2027 memang melonjak

“Biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa tidak, tidak bisa mengelak, memang melonjak dari tahun lalu. Kita sepakati harga Rp98 juta sekian”

— Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah

Irfan menjelaskan, penurunan beban jemaah terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan subsidi Rp3 juta. Ia menyebut biaya yang dibayar calon jemaah lebih rendah Rp3.108.000 dibanding tahun sebelumnya, serta berterima kasih kepada Presiden dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad atas komunikasi yang intens.

Angka Rp3.108.000 berbeda dari subsidi Rp3 juta yang disebut dalam rapat. Dasco, menurut Liputan6, sempat menyebut angka tiga juta dua ratus ribu saat membahas penurunan biaya. Sumber yang dirujuk belum menjelaskan selisih ini.

Subsidi Rp3 juta dan pelunasan Rp23.248.825

Menurut CNN Indonesia, DPR dan pemerintah menyepakati pelunasan Bipih rata-rata jemaah reguler menjadi Rp23.248.825 setelah subsidi. Dasco menyampaikan hal itu di Komisi VIII DPR pada hari yang sama.

Bipih ditetapkan Rp54.648.825. CNN Indonesia merinci pengurangnya: setoran awal jemaah Rp25 juta, subsidi pemerintah Rp3 juta, dan saldo nilai manfaat Rp3,4 juta. Irfan menyebut, bila ditambah setoran awal Rp25 juta, total yang dibayar jemaah sekitar Rp48 juta.

Republika mengutip anggota Panja BPIH Komisi VIII KH Maman Imanulhaq bahwa pelunasan sebelum subsidi rata-rata Rp26.248.825, sehingga secara efektif jemaah membayar sekitar Rp23,24 juta. Menurut Maman, angka itu sudah diketok dalam rapat Komisi VIII.

Pendaftar baru tidak mendapat subsidi

Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menegaskan subsidi Rp3 juta ditujukan bagi jemaah yang sudah lama mengantre. Ia menyebut masa tunggu saat ini rata-rata 14 hingga 15 tahun.

“Maka bagi jemaah yang baru mendaftar, tentu tidak dapat subsidi berangkat”

— Marwan Dasopang, Ketua Komisi VIII DPR RI

Nilai manfaat Rp8,83 triliun dan cadangan fuel surcharge

Dasco menyatakan, sebagaimana dilaporkan Liputan6, nilai manfaat pengelolaan keuangan haji sebesar Rp8,83 triliun dipakai untuk BPIH 2027. Nilai manfaat rata-rata per jemaah Rp43.817.526 atau 44,50 persen dari rata-rata BPIH, sedangkan 55,50 persen dibayar jemaah lewat Bipih.

Komisi VIII juga menyetujui sisa nilai manfaat sekitar Rp2,6 triliun dialokasikan ke rekening virtual jemaah dalam daftar tunggu. Komponen BPIH meliputi layanan dalam negeri rata-rata Rp5.643.945,28, layanan di Arab Saudi Rp54.317.360,07, dan penerbangan Rp38.505.046 per jemaah.

Dasco menambahkan, pemerintah menyiapkan cadangan bila muncul fuel surcharge atau biaya lain setelah BPIH ditetapkan. Menurutnya, hal itu sudah dikomunikasikan dengan Presiden dan tambahan biaya tidak boleh menghapus penurunan yang telah disepakati.

Angka-angka di atas merupakan rata-rata untuk jemaah reguler, bukan tagihan pasti tiap orang. Sumber yang dirujuk belum memuat jadwal pelunasan, sehingga calon jemaah perlu memeriksa pengumuman resmi Kementerian Haji dan Umrah.