Nilai Manfaat Rp8,83 Triliun Dipakai untuk Haji 2027, Subsidi Rp3 Juta Hanya bagi Jemaah Terdaftar

Nilai manfaat pengelolaan keuangan haji sebesar Rp8,83 triliun akan dipakai untuk membiayai penyelenggaraan haji 2027. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikannya saat pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Di hari yang sama, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menegaskan subsidi pelunasan Rp3 juta hanya untuk jemaah yang sudah lama mengantre. Calon jemaah yang baru mendaftar tidak mendapatkannya, menurut CNN Indonesia.

Nilai manfaat Rp8,83 triliun untuk BPIH 2027

Menurut Liputan6, total nilai manfaat yang digunakan untuk BPIH 2027 mencapai Rp8.832.950.049.416,94. Dasco menyebut nilai manfaat rata-rata per jemaah sebesar Rp43.817.526, atau 44,50 persen dari rata-rata BPIH.

Sisanya, 55,50 persen atau rata-rata Rp54.648.825, dibayar langsung jemaah lewat Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Menurut Dasco, Bipih dipakai untuk biaya penerbangan, sebagian layanan full board syarikah, dan biaya hidup jemaah.

Rata-rata BPIH 2027 ditetapkan Rp98.466.351,35 per jemaah, sebagaimana dilaporkan Republika dan JPNN. Dasco juga merinci komponennya: layanan di dalam negeri rata-rata Rp5.643.945,28, layanan di Arab Saudi Rp54.317.360,07, dan penerbangan Rp38.505.046 per jemaah.

Selain itu, Komisi VIII menyetujui sisa nilai manfaat sekitar Rp2,6 triliun untuk dialokasikan ke rekening virtual jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu, kata Dasco.

Subsidi Rp3 juta hanya untuk jemaah yang berangkat sesuai porsi

Marwan Dasopang menjelaskan bahwa jemaah yang berangkat adalah mereka yang gilirannya tiba sesuai porsi. Ia menyebut masa tunggu saat ini rata-rata 14 hingga 15 tahun.

“Maka bagi jemaah yang baru mendaftar, tentu tidak dapat subsidi berangkat”

— Marwan Dasopang, Ketua Komisi VIII DPR RI

Dengan subsidi Rp3 juta per jemaah, Dasco menyatakan pelunasan Bipih jemaah haji reguler rata-rata menjadi Rp23.248.825, sebagaimana dikutip CNN Indonesia. Republika, yang mengutip anggota Panja BPIH KH Maman Imanulhaq, menulis angka efektif sekitar Rp23,24 juta.

Menurut Maman, angka itu sudah disepakati dan diketok dalam rapat Komisi VIII. Ia menilai hal terpenting bagi jemaah adalah jumlah uang yang harus disiapkan untuk pelunasan setelah subsidi.

Cara menghitung pelunasan rata-rata

Dari Bipih Rp54.648.825, CNN Indonesia merinci tiga pengurang: setoran awal jemaah Rp25 juta, saldo nilai manfaat di rekening virtual Rp3,4 juta, dan subsidi pemerintah Rp3 juta. Hasilnya adalah pelunasan sekitar Rp23,2 juta.

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf mengatakan, bila ditambah setoran awal Rp25 juta, total yang dibayar jemaah sekitar Rp48 juta.

Besaran subsidi dilaporkan tidak seragam. Katadata menulis subsidi Rp3.184.981 per jemaah untuk komponen Bipih, dan JPNN menyebut Rp3,2 juta. Dalam rapat itu Dasco juga menyinggung angka tiga juta dua ratus. JPNN juga menulis angka sisa pelunasan yang berbeda dari Republika, Katadata, dan CNN Indonesia. Selisih ini belum dijelaskan sumber.

Katadata menyebut rata-rata pelunasan tahun sebelumnya Rp26.433.806. JPNN menyebut formula subsidi sesuai instruksi Presiden menurunkan beban jemaah Rp3.384.981,58 dibanding tahun lalu.

Cadangan fuel surcharge dan layanan di Arab Saudi

Dasco mengatakan pemerintah telah menyiapkan cadangan jika muncul fuel surcharge, yaitu tambahan biaya penerbangan, dan biaya lain setelah BPIH ditetapkan. Menurut dia, hal itu sudah dikomunikasikan dengan Presiden.

“Sehingga biaya haji yang sudah turun tiga juta akan tetap turun tiga juta. Tiga juta dua ratus maksudnya”

— Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI

Liputan6 melaporkan kesepakatan pembiayaan BPIH 2027 itu disetujui fraksi-fraksi DPR dan pemerintah. Katadata melaporkan Komisi VIII dan pemerintah juga menyepakati peningkatan paket layanan jemaah di Arab Saudi dari Paket D ke Paket C.

Katadata mencatat penetapan BPIH ini berlangsung di tengah ketidakpastian ekonomi global yang ikut mendorong kenaikan sejumlah komponen biaya, termasuk harga avtur.

Wakil Ketua DPR Korkesra Cucun, dalam keterangan resmi yang dikutip Katadata, mengatakan Dasco menelepon Presiden Prabowo Subianto sekitar 10 menit sebelum rapat kerja pengesahan BPIH. Menurut Maman, komunikasi pimpinan DPR dengan Presiden merupakan bagian dari upaya mencari formula agar beban jemaah lebih ringan tanpa menurunkan kualitas pelayanan.

“Alhamdulillah, ongkos haji 2027 meringankan masyarakat yang akan menjalankan ibadah haji, sehingga tidak terlalu berat dalam melakukan pelunasan”

— Cucun, Wakil Ketua DPR RI Korkesra

Prinsip pemerintah dan hal yang perlu dicek jemaah

Menurut JPNN, Menteri Irfan Yusuf menyatakan struktur biaya dihitung dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan keberlangsungan keuangan haji, dengan asumsi kurs USD 1 sebesar Rp17.500 dan SAR 1 sebesar Rp4.666,67.

Angka-angka di atas adalah rata-rata untuk jemaah reguler, bukan tagihan pasti tiap orang. Saldo di rekening virtual, misalnya, dapat berbeda antarjemaah.

Sumber yang dirujuk belum memuat jadwal pelunasan atau rincian per embarkasi. Calon jemaah perlu memeriksa pengumuman resmi Kementerian Haji dan Umrah.