Mantan pimpinan Pondok Pesantren Abul Barokat Wannafahat di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahmad Imanuddin Sumar alias AIS atau Abah, diperiksa Unit PPA Satreskrim Polresta Lombok Tengah pada Senin (28/9/2026). Ia diperiksa terkait dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah santriwati. Menurut kuasa hukumnya, ada 52 pertanyaan yang diajukan.
Pemeriksaan mantan pimpinan ponpes oleh polisi
Menurut detikNews yang mengutip detikBali, Selasa (29/9/2026), istri AIS juga diperiksa dalam penyelidikan kasus yang sama. Kuasa hukum AIS, Yuda, mengatakan mereka tiba pukul 08.00 dan keduanya, Abah dan Umi, menjalani pemeriksaan.
Yuda menyebut pertanyaan penyelidik berkaitan dengan video investigasi BBC News Indonesia tentang dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati. Menurut dia, kliennya kooperatif, tetapi pada prinsipnya tidak merasa melakukan pelecehan terhadap para santrinya.
“Iya diperiksa, tapi keterangannya besok aja ya”
— Aiptu Pipin Setyaninggrum, Kepala Unit PPA Polresta Lombok Tengah
Kasi Humas Polresta Lombok Tengah, Iptu Lalu Brata Kusnadi, menyebut AIS dan istrinya sebagai terlapor. Pemeriksaan sebelumnya dijadwalkan pekan lalu, tetapi tertunda karena terlapor sakit. Menurut jpnn.com, pemeriksaan berlangsung sekitar pukul 08.00 hingga 18.20 Wita, dengan terlapor didampingi istri dan kuasa hukum. iNews.id menyebut durasinya kurang lebih 10 jam.
Perbedaan status muncul antarmedia. BBC News Indonesia menyebut Imanuddin diperiksa sebagai saksi, sedangkan polisi dan jpnn.com menyebutnya terlapor. Setelah pemeriksaan, melalui kuasa hukumnya ia kembali membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya, menurut BBC. Menurut BBC, tuduhan dari sejumlah bekas santri mengarah kepada Imanuddin, yang disebut sebagai pendiri pesantren.
Jumlah korban dan dugaan pelaku lain
BBC News Indonesia melaporkan 16 orang kini berani bersuara soal dugaan kekerasan seksual di pesantren itu. Sebanyak 14 di antaranya nama baru di luar korban yang terungkap dalam investigasi BBC Eye, dan 12 orang telah diperiksa polisi.
Joko Jumadi, yang disebut BBC sebagai Ketua LPA Kota Mataram dan disebut iNews.id sebagai Ketua LPA NTB, mengatakan jumlah korban terkonfirmasi mencapai 16 orang. Ia mengutip data pemeriksaan resmi, menurut iNews.id.
“Dari total tersebut, sebanyak 12 orang korban telah menjalani pemeriksaan resmi oleh tim penyidik, dan 7 di antaranya berkas pemeriksaan penyelidikannya telah dinyatakan masuk.”
— Joko Jumadi, Ketua LPA NTB menurut iNews.id (disebut Ketua LPA Kota Mataram oleh BBC)
Menurut BBC, Joko menyebut para korban yang melapor mengalami dugaan pelecehan pada 2019, 2020, dan 2021 dengan pola serupa, yakni ditawari menjadi istri kedua lalu dicabuli. Ia juga menyebut ada pelaku lain yang merupakan pengajar di pesantren, dengan modus mengajari silat lalu melakukan pelecehan.
Secara terpisah, iNews.id melaporkan temuan baru LPA NTB yang mengarah pada dugaan keterlibatan terduga pelaku berinisial M. Menurut iNews.id, M menjabat guru bela diri sekaligus mantan sopir pimpinan ponpes. Keterangan ini baru dugaan dan hanya berasal dari satu media; BBC tidak menyebut inisial tersebut.
Mantan santri Moch Yusron Azzahidi mengatakan puluhan orang lain menghubunginya setelah investigasi tayang. Aduan itu, katanya, masih perlu pendalaman sumber informasi untuk memastikannya.
Tanggapan NWDI dan Komnas Perempuan
Pesantren ini dinaungi Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI). Joko berkomunikasi dengan NWDI dan meminta komitmen agar perlindungan korban serta pendidikan santri diutamakan, tanpa beban biaya bagi santri yang ingin keluar pondok.
Ketua Umum PB NWDI, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, dipercaya mengambil alih kepemimpinan pesantren. Ia menyatakan penegakan hukum harus didorong. Yusron dan Ziadatur Rahmah mengaku pernah melapor ke NWDI pada 2023, tetapi menurut keduanya tak ada tindak lanjut.
Komisioner Komnas Perempuan, Devi Rahayu, menyatakan kekerasan seksual di pesantren kerap melibatkan banyak korban dan diduga fenomena gunung es akibat minimnya pelaporan serta kuatnya tekanan terhadap korban.
Apa selanjutnya
Menurut BBC, Joko masih mengumpulkan informasi dan membuka pendampingan bagi santri maupun mantan santri yang ingin bersuara. Proses hukum di Polresta Lombok Tengah masih berjalan, sementara polisi menyatakan keterangan lebih rinci akan disampaikan kemudian.



