Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan upah minimum bulanan dari 1.700 ringgit menjadi 2.000 ringgit yang mulai berlaku pada Juni 2027. Pernyataan itu dikutip di Kuala Lumpur pada Minggu (11/10). Pelaku UMKM yang penjualan tahunannya kurang dari 50 juta ringgit tidak terkena aturan ini.

Apa yang diumumkan pemerintah Malaysia

Anwar, yang juga menjabat Menteri Keuangan Malaysia, menyampaikan kebijakan tersebut terkait Anggaran Belanja Persekutuan (Belanjawan) Malaysia 2027 yang dibacakan di parlemen. Ia meminta sektor swasta mengikuti ketentuan yang telah disampaikan dalam pembacaan anggaran itu.

“Pemerintah telah menyetujui kenaikan upah minimum dari 1.700 ringgit menjadi 2.000 ringgit. Ketentuan baru ini akan mulai berlaku pada Juni 2027 dan memberikan manfaat bagi lebih dari empat juta pekerja”

— Anwar Ibrahim, Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Malaysia

Menurut ANTARA dan JPNN, angka 2.000 ringgit setara Rp8.756.632, sedangkan 1.700 ringgit setara Rp7.443.137. Republika memakai angka konversi yang sama untuk upah baru. Judul ANTARA, JPNN, dan Republika membulatkannya menjadi sekitar Rp8,7 juta, sedangkan VIVA menulis Rp8,6 juta.

Perlu dicatat, kebijakan ini berlaku di Malaysia. VIVA menyebutnya dalam judul bahwa aturan tersebut berlaku di Malaysia. Rupiah di sini hanya cara media menerjemahkan nilai ringgit bagi pembaca Indonesia.

Siapa yang dikecualikan dan siapa yang diarahkan ke upah lebih tinggi

Menurut Anwar, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang penjualannya setahun kurang dari 50 juta ringgit tidak wajib menerapkan upah minimum baru. ANTARA menuliskan nilai itu setara Rp218 miliar. Republika menyebut pengecualian tersebut diberikan untuk menjaga keberlangsungan bisnis skala kecil, sedangkan VIVA menulisnya sebagai ruang bagi pelaku usaha mengelola operasional.

Selain upah minimum umum, pemerintah menetapkan upah minimum 2.500 ringgit per bulan bagi pekerja semiterampil dan lulusan perguruan tinggi. VIVA menyebut ini sebagai kerangka pendapatan baru yang menetapkan batas dasar bagi kelompok tersebut.

Untuk perusahaan investasi pemerintah (GLIC) dan perusahaan milik pemerintah (GLC), sumber menyebut komitmen meningkatkan standar upah layak dari 3.100 ringgit menjadi 3.400 ringgit per bulan. Angka ini berupa komitmen, bukan kewajiban yang berlaku bagi seluruh perusahaan.

“Dalam hal ini saya mendesak seluruh pemberi kerja di sektor swasta mengikuti langkah tersebut dan turut memastikan pekerja menerima imbalan lebih adil”

— Anwar Ibrahim, Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Malaysia

Angka-angka kunci dalam kebijakan baru

Pengumuman Anwar memuat beberapa angka yang saling berbeda sifatnya. Agar tidak tertukar, berikut rangkuman berdasarkan laporan ANTARA, JPNN, Republika, dan VIVA.

  • Upah minimum umum: dari 1.700 ringgit menjadi 2.000 ringgit per bulan, berlaku mulai Juni 2027.
  • Batas upah bagi pekerja semiterampil dan lulusan perguruan tinggi: 2.500 ringgit per bulan.
  • Standar upah layak di GLIC dan GLC: dari 3.100 ringgit menjadi 3.400 ringgit per bulan.
  • Ambang pengecualian UMKM: penjualan tahunan di bawah 50 juta ringgit.
  • Perkiraan penerima manfaat: lebih dari empat juta pekerja.
  • Porsi kompensasi pekerja terhadap PDB menurut Anwar: 33,9 persen.

Dengan demikian, ada tiga lapis angka. Lapis pertama adalah upah minimum umum yang mengikat, kecuali bagi UMKM yang dikecualikan. Lapis kedua adalah batas upah untuk kelompok pekerja tertentu, yaitu semiterampil dan lulusan perguruan tinggi. Lapis ketiga adalah standar upah layak yang dijanjikan perusahaan milik negara dan lembaga investasi pemerintah.

Mengapa kebijakan ini dipandang penting

VIVA, yang mengutip laporan Says, menggambarkan kebijakan ini sebagai upaya mengejar pendapatan pekerja yang dinilai belum sebanding dengan produktivitas dan biaya hidup. Anwar disebut menyoroti bahwa kompensasi pekerja hanya menyumbang 33,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Malaysia.

Menurut VIVA, Anwar juga menilai kebijakan upah minimum selama ini baru mengangkat batas bawah pendapatan. Pekerja dengan keterampilan dan kualifikasi tertentu masih menghadapi upah yang dianggap belum mencerminkan kemampuan mereka. Kerangka baru dimaksudkan memperkecil jarak antara kualifikasi, keterampilan, dan upah.

VIVA menghitung kenaikan upah minimum umum sebesar RM300 per bulan, atau sekitar Rp1,29 juta menurut konversi media tersebut. Republika menambahkan bahwa kebijakan ini disebut memberi manfaat langsung bagi lebih dari empat juta pekerja di Malaysia.

Perbedaan data antarsumber

Ada beberapa perbedaan antarlaporan. VIVA menulis upah baru setara Rp8,6 juta dan upah lama Rp7,31 juta, sementara ANTARA dan JPNN memakai angka Rp8.756.632 dan Rp7.443.137. Perbedaan ini terlihat pada konversi mata uang yang dipakai tiap media, bukan pada nilai ringgitnya.

Nilai ambang UMKM juga ditulis berbeda: ANTARA dan Republika menyebut Rp218 miliar, sedangkan VIVA menyebut Rp215 miliar untuk 50 juta ringgit yang sama. Pembaca disarankan berpegang pada angka ringgit sebagai nilai resmi dalam pengumuman.

Soal waktu, ANTARA, JPNN, dan Republika mengutip pernyataan Anwar pada Minggu (11/10). VIVA menyebut Anwar membacakan anggaran 2027 pada Jumat (9/10/2026) dan mengutip laporan Says untuk edisi Minggu (11/10/2026).

Apa selanjutnya

Kebijakan ini dijadwalkan berlaku pada Juni 2027. Sumber yang tersedia belum merinci mekanisme penegakan, sanksi, maupun cara pemerintah menentukan UMKM yang masuk kategori pengecualian selain batas penjualan tahunan 50 juta ringgit.

Anwar turut menjanjikan bahwa pemerintahnya akan terus mengurangi jumlah pekerja asing yang tidak memiliki dokumen sah. Sumber tidak menjelaskan langkah konkret atau kaitannya dengan kebijakan upah.