Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut sekitar 74 juta warga Indonesia berusia 17 tahun belum memiliki rekening bank. Pemerintah tengah membahas pembukaan rekening massal untuk kelompok ini dengan kebutuhan dana sekitar Rp3,8 triliun. Hal itu disampaikan Airlangga di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Data 74 juta warga dan hitungan anggaran

Airlangga menyampaikan angka tersebut dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di kawasan Senayan, Jakarta. Menurut dia, angka itu berasal dari data kependudukan Dukcapil yang dipadankan dengan data perbankan.

Ia menjelaskan hitungan anggarannya berangkat dari asumsi pemberian dana Rp50 ribu untuk setiap akun. Dengan asumsi itu, jumlah kebutuhan dana mencapai sekitar Rp3,8 triliun.

“Kalau dana yang kita berikan Rp50 ribu itu maka dana yang diperlukan adalah sekitar Rp3,8 triliun.”

— Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Kepada CNBC Indonesia, Airlangga menyatakan dana tersebut masih berasal dari APBN. Ia juga mengatakan data 74 juta orang itu akan disaring kembali (cleansing), sehingga jumlah akhir penerima berpotensi berbeda.

Perlu dicatat, sumber pemberitaan menuliskan kelompok sasaran dengan redaksi berbeda. VIVA menulis penduduk "di bawah 17 tahun", sedangkan CNN Indonesia menulis "17 tahun ke atas". Kutipan langsung Airlangga di kedua media merujuk pada penduduk yang berusia 17 tahun.

Program aktivasi agar rekening tidak mengendap

Selain membuka rekening, pemerintah menyiapkan program aktivasi supaya rekening baru benar-benar dipakai bertransaksi dan tidak hanya menampung dana. Airlangga mengatakan pemerintah ingin rekening tersebut menjadi rekening aktif.

Menurut Airlangga, Presiden Prabowo Subianto meminta agar warga yang berusia 17 tahun tidak hanya menerima KTP, tetapi juga memiliki rekening melalui BRI atau BSI. Ia menyebut BSI terutama relevan bagi warga Aceh yang menggunakan layanan perbankan syariah.

Airlangga juga berharap Komisi XI DPR ikut mendorong inisiatif ini. Usulan anggaran dan program aktivasi, katanya, masih dibicarakan dengan Presiden.

Identitas digital dan pengenalan wajah untuk KYC

Dalam acara yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Penguatan itu mencakup dukungan bagi digitalisasi di daerah dan sektor keuangan.

Tito menyebut identitas digital dapat dipakai dalam proses know your customer (KYC) di perbankan. Dengan teknologi pengenalan wajah yang disiapkan Dukcapil, identifikasi nasabah tak perlu lagi dilakukan manual, misalnya lewat fotokopi KTP.

Menurut Tito, teknologi berbasis biometrik itu sudah dikerjasamakan dengan berbagai pihak, pemerintah maupun swasta. Pada tahap pertama, pemanfaatannya diarahkan untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial.

Apa selanjutnya

Airlangga mengatakan inisiatif ini akan segera dibahas kembali bersama Presiden Prabowo. Belum ada keputusan final yang disampaikan dalam keterangan tersebut.

CNBC Indonesia mencatat, sebelumnya pemerintah disebut berencana membukakan rekening gratis dengan saldo awal Rp50 ribu, dengan target pelaksanaan mulai tahun depan.