Pemerintah melaporkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana hidrometeorologi di Aceh hampir selesai. Hingga November 2026, 18.916 unit huntara rampung dari rencana 19.949 unit, atau 99,83 persen. Capaian itu disampaikan dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Aceh, Kamis (19/11).
Bencana hidrometeorologi tersebut melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Konferensi pers bertajuk "Satu Tahun untuk Sumatera: Dari Penanganan Cepat Menuju Pemulihan Berkelanjutan" itu memaparkan capaian sekaligus pekerjaan yang tersisa.
Huntara dan huntap di Aceh: capaian terbaru
Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Safrizal ZA mengatakan jumlah warga di pengungsian jauh berkurang. Menurut dia, sebagian kembali ke rumah masing-masing dan sebagian lain menempati hunian sementara.
“Semula 1.400.000 orang ada di pengungsian. Hari ini mereka telah memperoleh, ada yang kembali ke kediaman dan ada yang memperoleh hunian sementara,”
— Safrizal ZA, Kepala Posko Wilayah (Kaposkowil) Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh
Untuk hunian tetap (huntap), progresnya masih awal. Sebanyak 1.758 unit telah selesai dari target 49.184 unit, dan 1.221 unit lainnya sedang dikerjakan. Pemerintah menargetkan seluruh huntap di Aceh rampung paling lambat akhir 2027.
Untuk mempercepatnya, kata Safrizal, mekanisme pembangunan rumah in situ, yakni di atas tanah milik warga, diubah. Pemerintah daerah akan lebih dilibatkan melalui penyaluran anggaran lewat bendahara pemda, dengan melibatkan penyedia jasa dan pengusaha lokal agar ekonomi daerah ikut bergerak.
Fasilitas umum dan infrastruktur yang pulih
Menurut data pemerintah yang dikutip ANTARA, seluruh rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu di Aceh sudah beroperasi kembali. Sebanyak 3.048 dari 3.120 sekolah terdampak telah aktif lagi, begitu pula 115 dari 127 pasar rakyat.
- Jalan daerah: 1.545 dari 1.638 ruas berfungsi kembali (data hingga 18 November 2026).
- Jembatan daerah: 386 dari 655 unit berfungsi kembali.
- Jalan nasional: seluruh 46 ruas berfungsi kembali.
- Jembatan nasional: seluruh 23 unit berfungsi kembali.
Pemerintah juga telah menyalurkan 100 persen Dana Tunggu Hunian ke 18.422 rekening penerima.
Anggaran, target, dan pernyataan pemerintah
Pemerintah mengalokasikan dana total Rp100,16 triliun untuk periode 2026–2028 bagi rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Untuk Aceh tercatat Rp58,97 triliun. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai pada 29 Juli 2026 dengan melibatkan 23 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta ditargetkan selesai pada Desember 2028.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Fifi Aleyda Yahya menyatakan pemerintah berkomitmen menyampaikan informasi secara transparan, termasuk capaian dan kendala. Kementerian tersebut menjadi koordinator bidang komunikasi publik satgas.
“Satu tahun tentu bukan waktu yang singkat. Banyak kemajuan telah dicapai, tetapi masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan,”
— Fifi Aleyda Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital
Sekretaris Daerah Aceh Taufik menyebut pemerintah daerah bersinergi dengan pusat, termasuk menormalisasi sungai dan muara untuk melancarkan aliran air dan mencegah banjir saat cuaca ekstrem.
Baca jugaMenko PMK Sugiono dan Satgas PRR Tinjau Banjir Susulan Subulussalam, Aceh; Delapan Wilayah Terdampak



