Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri di Istana, Jakarta, Kamis (1/10/2026), menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Pelantikan itu menjadi bagian dari reshuffle ketujuh Kabinet Merah Putih, dan Suyudi mengusung agenda pembenahan internal Polri.
Kapolri baru dalam reshuffle ketujuh
Menurut CNN Indonesia, ada 17 pejabat yang dilantik pada hari itu, jumlah terbanyak dalam reshuffle di era Kabinet Merah Putih. Reshuffle tersebut meliputi rotasi, pencopotan, hingga penunjukan pejabat baru, dan Kapolri termasuk di dalamnya.
Dalam daftar yang dimuat CNN Indonesia, Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Wakapolri. Listyo Sigit Prabowo tercatat menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Nama lain dalam daftar itu antara lain Dudung Abdurachman sebagai Menko Polkam dan Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.
CNN Indonesia juga mencatat dua keputusan presiden, yakni Nomor 104/P/2026 untuk menteri dan wakil menteri serta Nomor 105/P/2026 untuk Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Janji pembenahan internal Polri
Menurut Liputan6, Suyudi mengusung tema Polisi Bersama Masyarakat sebagai arah transformasi Polri. Ia menilai reformasi perlu dilakukan untuk memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan, dan kedekatan Polri dengan masyarakat.
Di internal, Suyudi melarang praktik titip-menitip atau transaksi demi posisi karier tertentu. Anggota yang bekerja baik, katanya, harus dilindungi dan diberi ruang berkembang, sedangkan anggota bermasalah harus ditindak. Ia juga melarang anggota memeras, menerima suap, merekayasa perkara, menjadi beking kegiatan ilegal, dan memakai kekerasan secara sewenang-wenang.
“Tidak boleh ada ruang bagi titipan, transaksi, dan sponsorship.”
— Suyudi Ario Seto, Kapolri
Suyudi menyebut sembilan kegelisahan utama masyarakat yang harus dijawab Polri, antara lain kepastian laporan, kesetaraan di hadapan hukum, pungutan liar, dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam uji kelayakan di Komisi III DPR, menurut ANTARA, ia ingin menghilangkan fenomena no viral, no justice.
“Pelapor berhak mengetahui perkembangan yang dapat dibuka tanpa harus mencari akses informal kepada penyidik,”
— Suyudi Ario Seto, Kapolri
Soal unjuk rasa, ia menyatakan peserta aksi damai harus dilindungi, sedangkan kekerasan ditangani berdasarkan perbuatan dan bukti. Ia juga berencana lebih sering turun ke lapangan, memperkuat Polres dan Polsek, serta menyederhanakan struktur yang tumpang tindih.
Target 100 hari kerja
Liputan6 melaporkan Suyudi menyiapkan target awal 100 hari kerja dalam tiga tahap. Pada 30 hari pertama, ia akan mempelajari persoalan di tubuh Polri, misalnya penerimaan laporan, perkembangan perkara, pengaduan, dan kesiapan Polres serta Polsek. Tahap kedua, 30 hari berikutnya, berisi uji coba perbaikan atas temuan tersebut. Pada 40 hari terakhir, ia akan memantau mana yang berhasil dan mana yang masih gagal.
“100 hari pertama bukan panggung untuk mengumumkan sebanyak mungkin program. 100 hari pertama adalah fase membuktikan arah.”
— Suyudi Ario Seto, Kapolri
Proses di DPR dan latar belakang
Penunjukan Suyudi mengacu pada Surat Presiden Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026. Menurut ANTARA, Komisi III DPR menyetujuinya secara aklamasi dalam uji kelayakan pada Kamis, lalu Rapat Paripurna menyetujui pengangkatannya sekaligus pemberhentian dengan hormat Listyo Sigit.
ANTARA juga mencatat harta kekayaan Suyudi sebesar Rp5,847 miliar. Angka itu berasal dari LHKPN periodik 2025 yang ia sampaikan kepada KPK pada 28 Maret 2026, saat menjabat Kepala BNN.
Suyudi lulusan Akademi Kepolisian 1994 dengan karier banyak di bidang reserse dan kewilayahan. VIVA mencatat ia menjadi Kapolda Banten sejak 26 Juni 2024 hingga Agustus 2025, lalu memimpin BNN mulai 25 Agustus 2025.
Harapan dari DPR dan tokoh masyarakat
Anggota DPR dari daerah pemilihan Banten I, Arif Rahman, menyampaikan selamat kepada Suyudi, yang disebutnya putra asli Pandeglang. Menurut Tribunnews, Arif menilai rekam jejak Suyudi sebagai Kapolda Banten menunjukkan kedekatan dengan ulama, santri, dan masyarakat kecil. Ia berharap Polri makin humanis, adil, amanah, dan mengedepankan pelayanan publik, kepada wartawan pada Jumat (2/10/2026).
Pendiri ESQ Corp Ary Ginanjar Agustian, seperti dikutip Okezone pada Jumat, menilai kepemimpinan baru ini momentum memperkuat transformasi Polri dan orientasi pelayanan kepada masyarakat. Menurut dia, Prabowo telah memilih sosok yang tepat.
“Polisi hadir bukan sekadar sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pemberi pertolongan kepada masyarakat.”
— Ary Ginanjar Agustian, Pendiri ESQ Corp



