Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah menetapkan 61 tersangka dalam 46 kasus penyelewengan BBM bersubsidi. Kasus-kasus itu terungkap sepanjang Oktober hingga November 2026 dan diumumkan Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan dalam jumpa pers di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Semarang, Jumat (13/11) malam. Polisi juga menetapkan 10 tersangka lain dalam penyelewengan LPG bersubsidi.
Modus penyelewengan BBM bersubsidi di Jawa Tengah
Menurut Roy, penyelewengan terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Jateng. Detikcom melaporkan, Kapolda menyebut tiga daerah yang tidak ditemukan kasus, yaitu Demak, Purworejo, dan Solo.
Para tersangka diduga membeli solar dan pertalite berulang kali di sejumlah SPBU, lalu menampung dan menjualnya kembali. Sebagian memodifikasi tangki kendaraan agar muatannya lebih besar. Ada pula yang memakai QR Code MyPertamina atau pelat nomor berbeda untuk pembelian berulang.
Modus lain yang disebut polisi adalah menyedot BBM dari tangki kendaraan ke jeriken, drum, atau penampungan lain, serta menyalahgunakan surat rekomendasi pembelian untuk dijual kembali dan ditimbun. Satu modus lainnya adalah mencampur solar bersubsidi dengan minyak olahan demi keuntungan.
Kasus LPG 3 kilogram dan barang bukti
Untuk LPG, kumparan dan Media Kampung menulis polisi menetapkan 10 tersangka lain. Isi tabung 3 kilogram dipindahkan ke tabung nonsubsidi berukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram, atau 50 kilogram, lalu dijual sebagai LPG nonsubsidi untuk meraup selisih harga. Polisi mengamankan 1.163 tabung LPG berbagai ukuran.
Judul kumparan dan Media Kampung mengaitkan angka 61 tersangka dengan BBM sekaligus LPG, sedangkan detikcom menyebut 61 tersangka dan 46 perkara dalam konteks BBM. Rincian hubungan angka 10 tersangka LPG dengan 61 tersangka tersebut perlu dikonfirmasi ke kepolisian.
Untuk BBM, polisi menyita 63.219 liter solar dan pertalite. Jumlah kendaraan yang disita berbeda antarlaporan: kumparan dan Media Kampung menulis 67 unit kendaraan roda empat dan roda enam, sedangkan detikcom mengutip angka 51 kendaraan.
Ancaman pidana dan penelusuran penikmat hasil
Para tersangka disangka melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hukuman maksimalnya 6 tahun penjara, dengan denda tertinggi Rp 60 miliar. Mereka masih berstatus tersangka.
Roy menyatakan polisi akan menindak pula pihak yang memakai hasil penyelewengan, termasuk perusahaan besar bila BBM atau LPG itu dipakai untuk industri.
“Kalau nantinya terindikasi dipakai untuk kepentingan industri, jelas kita juga akan proses perusahaan tersebut. Kita akan terus melakukan operasi dan tidak akan berhenti hanya sampai di sini,”
— Irjen Pol Roy Hardi Siahaan, Kapolda Jawa Tengah
Tanggapan Pertamina dan cara warga melapor
Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jateng DIY, Fanda Chrismianto, mengatakan semua transaksi pembelian BBM bersubsidi di SPBU dapat dipantau dan tercatat. Menurut dia, pelaku mengganti-ganti QR Code atau nomor polisi dan berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain.
Fanda meminta masyarakat melapor jika menemukan dugaan pembelian BBM bersubsidi yang tidak wajar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum atau melalui layanan Pertamina 135.
“Supaya kami lakukan blokir terhadap nopol yang terindikasi melakukan hal yang merugikan masyarakat.”
— Fanda Chrismianto, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jateng DIY
Roy menilai penyelewengan dua barang bersubsidi ini merugikan masyarakat karena seharusnya diperuntukkan bagi konsumen. Polisi, kata dia, juga akan mengembangkan kasus, termasuk menelusuri pihak yang menikmati hasilnya.



