Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kartu tanda anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) miliknya di hadapan kader dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI Kota Bandung, Sabtu (26/9/2026), dan menegaskan telah bergabung sejak 14 Oktober 2025. Sejumlah pengamat politik, termasuk Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago, menilai langkah itu menghadirkan variabel baru dalam peta politik menjelang Pemilu 2029, meski mengingatkan hasil nyatanya tetap bergantung pada kerja organisasi PSI di lapangan.
Kronologi pengakuan Jokowi sebagai kader PSI
Menurut Liputan6 dan iNews, Jokowi menyampaikan status keanggotaannya di depan ratusan kader yang hadir dalam agenda konsolidasi dan pelantikan pengurus PSI Kota Bandung. Ia bahkan membacakan nomor keanggotaan yang tertera pada kartunya.
“Saya sudah masuk menjadi keluarga besar PSI itu sudah 14 Oktober 2025. Sudah setahun lalu. Banyak yang enggak percaya. Saya kasih kartu anggota saya”
— Joko Widodo, Presiden ke-7 RI
Jokowi menjelaskan Bandung dipilih sebagai tempat pengumuman karena struktur PSI di kota itu dinilai sudah siap, dengan kepengurusan Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) yang telah rampung 100 persen menurut Liputan6. Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menambahkan bahwa Jokowi telah menjadi kader partai selama sekitar satu tahun dan mengemban posisi Ketua Dewan Pembina PSI, seperti dilaporkan iNews.
“Wong sama partai baru saja kok takut. Ini partai baru, tapi juga hati-hati. Meskipun partai baru, hati-hati, ini akan menjadi partai besar”
— Joko Widodo, Presiden ke-7 RI
Pengamat: langkah Jokowi ciptakan variabel baru menuju Pemilu 2029
Arifki Chaniago menyampaikan pandangannya melalui pesan yang diterima Tribunnews.com, Senin (28/9/2026). Menurutnya, keanggotaan Jokowi tidak bisa dibaca sekadar sebagai status administratif partai, melainkan membawa modal politik besar yang bisa mengubah kalkulasi partai-partai lain menjelang Pemilu 2029.
“Partai lain bukan takut, tapi mulai menghitung ulang. Mereka tidak boleh pura-pura tidak melihat. Jokowi masuk PSI berarti ada variabel baru dalam kalkulasi politik 2029. Dan setiap variabel baru pasti mengubah cara partai lain membaca peta permainan”
— Arifki Chaniago, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic
Arifki menilai KTA yang ditunjukkan Jokowi hanya simbol kecil, tetapi efek politiknya berpotensi besar karena yang bergabung ke PSI bukan sekadar individu, melainkan juga rekam jejak sebagai mantan presiden dua periode.
“KTA-nya kecil, tapi efek politiknya bisa besar. Karena yang masuk ke PSI bukan hanya Jokowi sebagai individu, tetapi juga political capital yang melekat pada dirinya sebagai mantan presiden dua periode. Itu yang membuat langkah ini tidak bisa dianggap biasa oleh partai lain”
— Arifki Chaniago, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic
Catatan kehati-hatian: bukan jaminan otomatis
Arifki tetap mengingatkan bahwa status keanggotaan Jokowi saja belum otomatis menjadikan PSI sebagai kekuatan politik besar. Ia menilai modal popularitas dan koneksi politik yang dimiliki Jokowi baru akan berarti jika diiringi kerja nyata organisasi partai hingga membuahkan dukungan suara di lapangan.
“Jokowi bukan tongkat sulap. Dia bisa memberikan daya ungkit, tetapi PSI tetap harus membuktikan diri di lapangan. Popularitas Jokowi harus diterjemahkan menjadi kader, struktur, suara, dan kursi. Di situlah ujian sebenarnya”
— Arifki Chaniago, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic
Pandangan pengamat lain soal makna internal dan eksternal
Sebelum pernyataan Arifki, Direktur Eksekutif Trias Politik Agung Baskoro sudah menilai langkah Jokowi memiliki dua makna berbeda, yakni internal untuk konsolidasi kader dan eksternal sebagai sinyal politik kepada partai-partai parlemen. Pernyataan itu disampaikan Agung kepada Tribunnews.com, Minggu (27/9/2026).
“Secara internal untuk melecut semangat kader-kader PSI agar semakin bergelora membesarkan partai berlambang gajah ini”
— Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politik
Agung juga menilai kehadiran Jokowi dapat membuat PSI lebih mudah menarik tokoh berkekuatan elektoral, termasuk sosok yang berpotensi menjadi calon presiden atau wakil presiden seperti Dedi Mulyadi, di samping tokoh-tokoh lain. Namun ia menggarisbawahi bahwa PSI tetap memiliki pekerjaan rumah untuk memastikan struktur dan calon legislatifnya memiliki daya tarik elektoral di setiap daerah pemilihan, sehingga kehadiran Jokowi tidak otomatis menjamin hasil di Pemilu 2029.
Sejauh ini, pandangan yang berkembang di ruang publik terkait langkah Jokowi tersebut baru datang dari kalangan pengamat. Belum ada tanggapan resmi dari partai politik lain yang dikutip terkait masuknya Jokowi ke PSI ini.


