Rencana pemerintah membagikan telepon genggam gratis kepada warga memicu pertanyaan tentang urgensinya. Rencana itu diungkapkan Hashim Djojohadikusumo dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (13/10), dan hingga kini belum disertai rincian resmi.
Apa isi rencana HP gratis dari pemerintah
Menurut ANTARA, Hashim menjelaskan bahwa ponsel yang akan dibagikan dilengkapi rekening digital. Tujuannya agar bantuan pemerintah bisa dikirim langsung ke rekening penerima tanpa bergantung pada uang tunai.
“Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam dengan rekening digital. Seluruh dana akan berada di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing.”
— Hashim Djojohadikusumo, Board of Advisors Prasasti
CNN Indonesia menyebut Hashim sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto. Ia disebut mengaitkan rencana ini dengan program rekening gratis dari pemerintah.
Hashim juga menyebut sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum punya rekening bank. Pemerintah, katanya, berencana menggandeng perbankan untuk membuka rekening bagi kelompok itu, dengan Bank Syariah dan Bank Rakyat disebut sebagai penyedia.
Apa yang belum jelas soal penerima dan anggaran
Kriteria penerima rekening gratis ditulis berbeda oleh kedua media. ANTARA mencatat rekening itu direncanakan untuk warga berusia minimal 17 tahun, berstatus WNI, dan memiliki e-KTP. CNN Indonesia menulis rekening gratis hanya diberikan kepada warga yang baru berusia 17 tahun dan belum punya rekening. Dengan perbedaan itu, kriteria usia belum bisa dipastikan.
ANTARA menegaskan syarat tersebut adalah kriteria rekening gratis, bukan syarat resmi penerima ponsel. Belum ada keterangan resmi tentang merek dan spesifikasi perangkat, jumlah unit, mekanisme pendataan, maupun jadwal distribusi. Nilai anggaran pengadaan juga belum disampaikan.
Angka Rp50 ribu pun dijelaskan berbeda. ANTARA menulis biaya pembukaan rekening sebesar itu akan digratiskan, sedangkan CNN Indonesia menulis rekening dalam ponsel otomatis berisi saldo awal Rp50 ribu.
Tanggapan pemerintah: masih dibahas
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan wacana ini belum final. Ia ditemui di Jakarta International Convention Center, Rabu (14/10), dan belum bisa membeberkan detail maupun kesiapan anggarannya.
“Nanti (soal hp gratis) kita akan bahas lagi. Kalau sudah kita bahas, baru kita sampaikan.”
— Dradjad Hari Wibowo, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Dradjad menyebut yang sudah matang adalah rekening bank gratis. Menurut dia, anggaran pembukaan rekening Rp50 ribu itu sudah disiapkan.
Mengapa urgensinya dipertanyakan
Analis Senior ISEAI Ronny P. Sasmita menilai digitalisasi bansos memang penting, tetapi membagikan ponsel pintar bukan satu-satunya jalan. Jika tujuannya mendukung penyaluran bansos digital, menurut dia, penerima yang layak adalah keluarga miskin dan rentan yang belum punya perangkat, dengan verifikasi ketat pada kelompok desil terbawah.
Ronny juga meminta pemerintah membandingkan efisiensinya dengan alternatif lain, seperti perluasan akses perbankan, perbaikan sistem pembayaran digital, dan kanal layanan khusus bagi warga tanpa ponsel.
“Biayanya bukan hanya membeli HP, tetapi juga konektivitas, pemeliharaan, keamanan data, distribusi, dan penggantian perangkat ketika rusak.”
— Ronny P. Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI)
Soal pasokan perangkat, Ronny menilai industri dalam negeri cukup mampu merakit, tetapi penguasaan teknologi dan komponen utama masih banyak bergantung pada impor. Ia menyarankan tender kompetitif bagi produsen lokal dengan dorongan pada TKDN, penyerapan tenaga kerja, dan alih teknologi.
Risiko korupsi, penjualan ulang, dan penipuan
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan risiko tata kelola dan korupsi pada pengadaan massal. Celahnya, kata dia, bisa muncul dari penentuan kebutuhan, penggelembungan harga, pengaturan pemenang tender, hingga distribusi.
Yusuf mendesak KPK dan BPKP dilibatkan sejak perencanaan, penerima diverifikasi agar tak ada data fiktif, serta nilai kontrak dan realisasi penyaluran dibuka ke publik. Ia juga mengusulkan skema voucer yang bisa dipakai di toko resmi, dengan batas harga, standar perangkat, dan audit transaksi.
Menurut Yusuf, program ini berpotensi memperluas inklusi keuangan dan memperkuat pencatatan transaksi bansos. Namun manfaat itu baru muncul bila penerima punya akses jaringan, paket data, kemampuan memakai perangkat, dan perlindungan keamanan. Ia juga menyoroti risiko perangkat dijual kembali untuk kebutuhan mendesak.
“Penerima yang belum terbiasa dengan layanan digital juga lebih rentan terhadap penipuan, pencurian data, dan pengambilalihan akun.”
— Yusuf Rendy Manilet, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia
Digitalisasi bansos yang sudah berjalan dan imbauan waspada
ANTARA menyebut pemerintah pada Agustus 2026 menyatakan digitalisasi perlindungan sosial telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari tiga juta keluarga terdaftar, dengan target perluasan menuju 49 juta keluarga. Program itu perlu dibedakan dari rencana HP gratis.
Karena belum ada pengumuman resmi, warga diimbau tidak mengisi formulir atau menyerahkan data pribadi lewat tautan di media sosial. ANTARA pada 30 September 2026 melaporkan tautan palsu bermodus phishing yang mengatasnamakan bantuan laptop dan HP bagi siswa kurang mampu. Komdigi mengingatkan agar warga memakai kanal resmi berdomain go.id.
Apa selanjutnya
Pemerintah belum menetapkan jadwal pengumuman. Dradjad hanya menyebut rincian akan disampaikan setelah pembahasan selesai, sehingga pertanyaan soal penerima, anggaran, dan mekanisme pengadaan masih menunggu jawaban resmi.
