Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengingatkan pemerintah agar mewaspadai inflasi pangan yang kini mencapai 5% secara tahunan. Ia mengaku telah melaporkan persoalan itu kepada Presiden dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Senin (19/10/2026). Kenaikan harga pangan dinilai dapat menggerus daya beli masyarakat.

Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, muncul perilaku konsumen yang disebut downgrading. Berikut penjelasan angka, istilah, dan alasan fenomena ini penting bagi kelas menengah.

Apa yang disampaikan BI soal inflasi pangan

Menurut Destry, BI terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menahan laju inflasi kelompok harga bergejolak, yang dikenal sebagai volatile food.

“Ini kami laporkan dan juga koordinasi dengan Kementan (Kementerian Pertanian), bagaimana kita menjaga volatile food inflation”

— Destry Damayanti, Gubernur Bank Indonesia

Destry menegaskan bahwa kondisi ekonomi secara umum masih cukup terkendali. Ia merujuk pada inflasi inti yang pada September masih berada di level 2,8%.

Angka inflasi September 2026

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi komponen harga bergejolak pada September 2026 sebesar 5,03% secara tahunan.

Daging ayam ras, cabai rawit, beras, dan daging sapi termasuk komoditas yang dominan menyumbang andil bagi inflasi September 2026. Untuk angka umum, inflasi nasional bulan itu mencapai 3,28% secara tahunan, sedangkan akumulasi sepanjang tahun kalender sebesar 2,17%.

BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi bulanan 0,88%. Kelompok ini menyumbang andil 0,26 poin persentase terhadap inflasi.

Baca jugaRupiah Menguat Tipis ke Rp18.025 per Dolar AS Senin Pagi, Analis Nilai Tekanan Masih Berlanjut

Apa itu downgrading

Ekonom Mohammad Nur Rianto Al Arif, dalam opini di Katadata, menjelaskan bahwa downgrading adalah kecenderungan menurunkan kelas konsumsi. Konsumen memilih produk atau layanan yang lebih ekonomis daripada sebelumnya, misalnya beralih dari merek yang biasa dibeli ke merek yang lebih murah.

Ia membedakan dua jenis. Voluntary downgrading adalah penurunan kelas konsumsi berdasarkan pilihan sadar, sedangkan forced downgrading terjadi karena keterbatasan daya beli. Pola belanjanya bisa tampak serupa, tetapi dampaknya bagi kesejahteraan berbeda.

Menurut Rianto, tidak adil menganggap setiap pembelian produk murah sebagai tanda kemunduran. Perilaku itu bisa mencerminkan meningkatnya kesadaran finansial, yakni konsumen yang makin kritis menimbang harga, kualitas, dan manfaat.

Mengapa kelas menengah rentan

BPS mencatat bahwa pada 2024 kelas menengah dan kelompok yang menuju kelas menengah mencakup 66,35% penduduk. Keduanya menyumbang 81,49% pengeluaran rumah tangga, sehingga berperan besar menopang permintaan domestik.

Rianto menjelaskan bahwa kelompok ini menanggung beragam pengeluaran, seperti cicilan rumah atau kendaraan, pendidikan anak, transportasi, kesehatan, dan komunikasi. Saat biaya wajib naik, penyesuaian biasanya dilakukan pada belanja yang fleksibel.

Ia menyebut kelompok ini berada dalam situasi paradoks: tidak tergolong miskin, tetapi ruang keuangannya terbatas untuk menghadapi guncangan. Mereka mungkin masih mampu membayar kebutuhan rutin, namun makin sulit menabung atau membangun dana darurat.

Gambaran makro: tumbuh, tetapi melambat

Berdasarkan data BPS, laju ekonomi pada kuartal II-2026 berada di 5,29% secara tahunan, turun dibanding 5,61% di kuartal I. Konsumsi rumah tangga ikut melambat, dari 5,52% pada kuartal sebelumnya menjadi 5,06%.

Di sisi lain, Survei Konsumen BI pada September 2026 mencatat Indeks Keyakinan Konsumen 118,1, masih di zona optimistis karena di atas 100. Rianto mengingatkan bahwa penilaian terhadap kondisi ekonomi saat ini sedikit melemah, dan indikator agregat tidak otomatis menggambarkan tiap rumah tangga. Karena itu, berbagai indikator perlu dibaca bersamaan.

Apa yang disarankan

Rianto menilai pemerintah perlu membedakan perilaku konsumsi dari persoalan struktural daya beli. Jika penghematan terjadi karena pendapatan tak mampu mengejar biaya hidup, menurutnya imbauan mengatur anggaran saja tidak cukup.

  1. Memperkuat penciptaan lapangan kerja produktif dan pertumbuhan upah riil.
  2. Menjadikan stabilitas harga kebutuhan pokok prioritas, lewat perbaikan distribusi, penguatan produksi, pengurangan kehilangan hasil pertanian, dan pembenahan rantai pasok.
  3. Merancang perlindungan sosial dengan memperhatikan kelompok yang sedikit di atas garis kemiskinan.
  4. Memperluas pengukuran kesejahteraan, termasuk pendapatan riil, proporsi pengeluaran kebutuhan pokok, kemampuan menabung, beban utang, dan kesiapan menghadapi pengeluaran darurat.

Bagi dunia usaha, Rianto menyebut konsumen yang makin sensitif terhadap harga menuntut strategi baru. Perusahaan tidak cukup mengandalkan citra merek, melainkan perlu meningkatkan efisiensi dan menawarkan pilihan produk yang lebih beragam. Ia juga mengingatkan bahwa lonjakan penjualan produk murah belum tentu menandakan pasar yang sehat bila konsumen beralih karena kehilangan kemampuan membeli.

Apa selanjutnya

BI menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Kementan untuk menjaga inflasi pangan. Harga komoditas penyumbang inflasi, seperti beras dan cabai rawit, akan menjadi indikator yang layak dipantau, termasuk dampaknya pada belanja rumah tangga kelas menengah.