Hampir dua bulan setelah gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 15 Agustus, pemerintah menyatakan penanganan pascabencana sudah masuk fase pemulihan dan rekonstruksi. Namun, laporan BBC News Indonesia dari Kabupaten Manggarai Timur dan Nagekeo menunjukkan kehidupan warga di wilayah paling terdampak masih serba darurat. Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan 1.024 infrastruktur terdampak telah ditangani.

Apa yang diklaim pemerintah soal pemulihan infrastruktur

Menurut data Kementerian PU yang dilaporkan JPNN, hingga 5 Oktober 2026 sebanyak 1.024 infrastruktur terdampak gempa telah ditangani di delapan kabupaten/kota. Pemulihan jaringan jalan, jembatan, dan infrastruktur sumber daya air disebut telah mencapai 100 persen. Penanganan layanan dasar dan prasarana strategis lainnya, menurut kementerian, masih berlanjut.

Di sektor konektivitas, Direktorat Jenderal Bina Marga memastikan 20 ruas jalan terdampak tetap fungsional. Kerusakan pada ruas-ruas itu mencakup 89 titik longsor dan lima patahan. Sebanyak 14 jembatan juga telah difungsikan kembali, termasuk sejumlah duiker.

Untuk sumber daya air, kementerian menyebut dua bendung, satu bendungan, 15 daerah irigasi, dan 15 sumur air baku telah diverifikasi fungsinya. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pembangunan kembali harus mengikuti prinsip build back better, yakni membangun dengan kualitas lebih baik, lebih aman, dan lebih tahan risiko bencana.

“Bangunannya harus kami perkuat karena bagaimanapun ini adalah daerah gempa. Jadi bangunannya harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi alamnya”

— Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum

Kondisi di lapangan: sekolah dan puskesmas di tenda

Jurnalis yang melapor untuk BBC News Indonesia mengunjungi Manggarai Timur dan Nagekeo pada pertengahan September. Mereka mendapati kegiatan belajar dan pelayanan kesehatan masih berlangsung di tenda, sedangkan ratusan keluarga mengungsi sambil menunggu hunian sementara (huntara) dan kepastian bantuan membangun rumah.

Di SD Inpres Maki, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, 186 siswa dari sembilan rombongan belajar memakai dua tenda bantuan dari Kemendikdasmen dan BNPB. Siswa duduk di atas terpal tanpa meja dan kursi, dan papan tulis rusak. Kepala sekolah Andi Suryani menyebut dua tenda itu belum mencukupi. Kemendikdasmen pada 19 Agustus memperkirakan 94.452 murid dan 8.755 guru terdampak gempa Flores.

“Yang menjadi kekhawatiran di sini bagaimana kalau musim hujan, karena di daerah ini musim hujan disertai angin kencang”

— Andi Suryani, Kepala SDI Maki

Di bidang kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono pada 26 Agustus menyatakan tidak ada lagi sarana kesehatan di NTT yang belum berfungsi, termasuk untuk tindakan operasi. Di lapangan, Puskesmas Pota di Manggarai Timur memindahkan seluruh layanan ke tenda karena bangunannya tidak layak. Kepala puskesmas, dokter Hindrayanti, mengatakan hampir semua alat kesehatan rusak atau tertimbun reruntuhan.

Dokter Regina Novita menyebut pemeriksaan darah dan laboratorium sederhana tidak bisa dilakukan, dan imunisasi anak tertunda karena rantai dingin vaksin rusak. Ia juga mengatakan kasus ISPA, diare, dan penyakit kulit meningkat di pengungsian akibat sanitasi buruk, minim air bersih, dan debu. Di Puskesmas Nangaroro, Nagekeo, enam tenda menggantikan ruang gawat darurat, rawat inap, poliklinik, ruang bersalin, hingga ruang isolasi.

Rumah dan hunian sementara masih jadi persoalan

BNPB mencatat 44.767 rumah di NTT rusak akibat gempa, berdasarkan data per 27 September 2026. Menurut BNPB, pemulihan kini difokuskan pada verifikasi data kerusakan rumah, pembangunan huntara, dan perbaikan fasilitas publik.

  • Manggarai: 110 unit huntara sedang dibangun, empat unit selesai per 28 September; rumah rusak berat terverifikasi 1.494 unit.
  • Manggarai Timur: 561 unit dalam proses dan enam unit selesai; target tahap pertama 1.305 unit.
  • Nagekeo: sembilan unit rampung dan ratusan lainnya masih dibangun.

Di Dusun Waso, Desa Satar Kampas, lebih dari 800 jiwa masih mengungsi. Warga bernama Muhammad Ilyas, yang rumahnya hancur, mengaku berharap huntara dan harus mencari lahan pinjaman dari keluarga karena tak punya lahan sendiri. Hafni Roja, 38 tahun, tidur di tenda bersama anak-anaknya dan menyebut fasilitas MCK masih terbatas.

Dua gambaran dari dua sumber

Catatan redaksi: gambaran dari kedua sumber tampaknya tidak sepenuhnya bisa dibandingkan langsung. Rincian data PU yang dilaporkan JPNN menyebut jalan, jembatan, dan infrastruktur sumber daya air. Kementerian PU juga menyebut penanganan layanan dasar dan prasarana strategis lainnya masih terus dilanjutkan, artinya sebagian pekerjaan belum selesai. Sumber yang tersedia tidak merinci apakah bangunan sekolah dan puskesmas yang rusak termasuk dalam 1.024 infrastruktur itu. Waktu pengumpulan data juga berbeda: kunjungan lapangan pada pertengahan September, data PU hingga 5 Oktober.

Guru Besar Ilmu Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Prof Dr Eko Teguh Paripurno, menilai kehidupan darurat yang berlanjut memperlihatkan celah penanganan, terutama kemampuan negara menjangkau komunitas terpencil. Menurutnya, kerusakan infrastruktur, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan, serta kapasitas pemerintah daerah yang kurang memadai membuat distribusi bantuan tidak merata dan memperparah kerentanan yang sudah ada sebelum gempa.

BBC News Indonesia juga mencatat pemulihan di sejumlah tempat melambat akibat keterbatasan akses, persoalan distribusi, dan verifikasi kerusakan yang belum selesai.

Apa yang perlu dipantau selanjutnya

Kemajuan pembangunan huntara di Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo menjadi indikator utama bagi ratusan keluarga pengungsi. Bagi sekolah dan puskesmas, kekhawatiran terdekat adalah datangnya musim hujan yang disertai angin kencang saat layanan masih bergantung pada tenda. Kementerian PU sendiri menyatakan penanganan layanan dasar dan prasarana strategis lainnya akan terus dilanjutkan.